Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengumpulkan Kepala Desa (Kades) se-Lampung dalam rangka launching beras medium berjaya untuk pengendalian inflasi, di Gedung Bagas Raya Bandar Lampung, Selasa (5/12/2023).

Salah satu Kepala Desa berasal dari Kabupaten Lampung Utara mengatakan, dalam pertemuan itu para Kepala Desa mendapatkan pengarahan langsung dari Gubernur Lampung serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan, para kepala desa juga mendapatkan bantuan berupa uang senilai Rp6.000.000 tiap Desa. Dirinya merasa senang mendapatkan bantuan itu, ia mengindikasikan hal itu ada kaitanya dengan kepentingan elektoral.

"Ya cuma dikasih pengarahan sama dikasih bantuan. Kami senang aja dapat bantuan, siapa yang nggak mau. Tapi  ini tahun politik, tahun depan juga sudah Pemilihan Kepala Daerah (pilkada)," kata kepala desa, yang enggan disebutkan namanya.

Kemudian Kepala Desa berinisial D dari Kabupaten Mesuji mengatakan, undangan diterimanya tiga hari sebelum kegiatan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung.

"Ya undangan nya tiga hari yang lalu. Iya ada bantuan Rp6.000.000. Cuma kita sudah taukah ini arahnya mau kemana (politik)," bebernya.

Menanggapi hal itu, pengamat politik FISIP Universitas Lampung (Unila), Bendi Juniantara mengatakan, Kepala Daerah memiliki kewenangan mengatur dan memerintah, meskipun hal itu memberikan keuntungan elektoral bagi yang berkuasa.

"Orang berkuasa itu, dia memiliki wewenang kuasanya untuk mengatur mekanisme kuasa dan dikonversikan dalam bentuk kebijakan," bebernya.

Selain itu, dalam pertemuan para Kades terdengar teriakan 'lanjutkan.' Menanggapi hal itu, Bendi mengatakan bahwa hal itu tidak lepas dari kepuasaan yang dirasakan oleh para Kepala Desa terhadap Arinal, namun belum tentu dirasakan oleh rakyatnya.

"Jika dilihat munculnya ungkapan tersebut, bisa jadi ungkapan dari para peserta yang selama ini telah merasakan perubahan di bawah kepemimpinan beliau sebagai Gubernur. Namun teriakan tersebut juga belum tentu mewakili apa yang dirasakan rakyat Lampung saat ini," tandasnya.

Menjelang momentum Pilkada nanti kata Bendi, perlu melihat sejauh mana kepuasan rakyat atas kinerja kepala daerah, membutuhkan partisipasi rakyat untuk bisa menilai sejauh mana kepuasan rakyat atas kinerja kepala daerah apakah bisa tepat sasaran dan dirasakan langsung dari rakyat.

"Apakah aspek pendidikan, kesehatan, inovasi dalam perekonomian lokal hingga infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta hak hak dasar rakyat lain yang menjadi tuntutan rakyat terpenuhi. Jadi evaluasi bersama ini menjadi penting sebagai langkah awal bagi rakyat untuk  mengambil keputusan politiknya di bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS)," tutupnya. (*)