Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan sejumlah kasus dugaan korupsi di daerah. Salah satu yang disinggung mengenai proyek infrastruktur jalan di Lampung yang sempat membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa.

Hal itu disampaikan Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023). Nawawi awalnya bicara pentingnya perkembangan teknologi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Salah satu fenomena yang kami amati adalah perkembangan teknologi. Kami juga menganggap bahwa sinergitas dan penggunaan teknologi informasi dalam upaya pemberantasan korupsi merupakan suatu keharusan," kata Nawawi.

Nawawi mengatakan, pemerintah telah mengetatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menekan peluang korupsi. Namun, ia mengaku masih ada sejumlah kasus korupsi di daerah yang terjadi meski telah menggunakan sistem berbasis digital.

"Kami sampaikan contoh sederhana, fenomena terungkapnya beberapa kasus di berbagai daerah tentang permintaan uang ketok oleh oknum DPRD dalam rangka pengesahan APBD. Demikian juga pelayanan publik berupa penerbitan izin dan rekomendasi di tingkat pusat dan daerah. Pengadaan barang dan jasa yang masih menyisakan praktek-praktik koruptif berupa markup harga, pengaturan tender elektronik," terang Nawawi.

Nawawi kemudian berbicara tentang proyek pembangunan infrastruktur di daerah yang rentan terjadi korupsi. Dia menyinggung terkait pembangunan jalan di Lampung yang sempat membuat Jokowi kecewa.

"Selain fenomena uang ketok di daerah, saat ini prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang membuat Bapak Presiden kecewa di Provinsi Lampung," katanya.

Selain itu, KPK menyinggung rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah. Nawawi mengatakan, hal tersebut menjadi isu yang berulang setiap tahunnya.

"Masih sangat rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah, yang merupakan isu berulang dari tahun ke tahun. Masih besarnya saldo kas pemerintah daerah yang tersimpan di bank pada akhir tahun anggaran," jelas Nawawi.

Sementara itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung menyebut progres perbaikan jalan menggunakan dana Instruksi Presiden (Inpres) sudah mencapai 85 persen.

Provinsi Lampung menerima dana Inpres tahun 2023 sebesar Rp814,7 miliar yang digunakan untuk memperbaiki 17 ruas jalan dengan panjang 104,98 kilometer.

Kepala BPJN Lampung, Susan Novelia mengatakan, progres perbaikan 17 ruas jalan tersebut rata-rata sudah mencapai angka 80 hingga 85 persen.

Realisasi tertinggi untuk perbaikan jalan menggunakan dana Inpres berada di ruas Simpang Korpri-Purwotani yang sudah mencapai 90 persen.

"Untuk serah terima pekerjaan jalan yang menggunakan dana Inpres ini ditargetkan pada 31 Desember 2023," kata Susan, Selasa (28/11/2023).

Susan mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp580 miliar untuk melakukan perbaikan jalan di luar dari dana Inpres.

"Untuk progres perbaikan jalan yang anggarannya dari dana di luar Inpres telah mencapai 95 persen dan ada yang telah mencapai 100 persen," ungkapnya.

Perbaikan jalan tersebut tersebar di beberapa daerah. Mulai dari lintas timur dari batas Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur, Pematang Panggang-Bujung Tenuk-Terbanggi Besar sampai batas Provinsi Sumatera Selatan.

"Kemudian lintas tengah dari Kotabumi-Bukit Kemuning-Simpang Empat sampai batas Provinsi Sumatera Selatan. Untuk di lintas barat mulai dari Bengkunat-Sanggi-Biha-Krui-Liwa sampai batas Provinsi Bengkulu," bebernya.

Ia berharap, perbaikan jalan yang saat ini tengah dilakukan bisa segera selesai sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024.

"Insya Allah ruas-ruas jalan yang dilakukan perbaikan tersebut sudah bisa melayani saat arus Nataru," imbuhnya.

Sekadar mengingatkan, Provinsi Lampung menerima dana Inpres tersebut usai viral tiktokers asal Lampung Timur bernama Bima yang mengkritik kondisi jalan di Provinsi Lampung yang rusak berat.

Tak berselang lama, Presiden Jokowi mengunjungi Lampung guna mengecek jalan rusak pada 5 Mei 2023. Presiden Jokowi juga kembali mengunjungi Lampung pada 27 Oktober 2023 untuk melihat progres perbaikan jalan di Lampung dari dana Inpres.

Di sisi lain, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung telah menerima sebanyak 40 laporan jalan rusak di beberapa daerah pada kurun waktu triwulan III 2023.

Kepala Ombudsman Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan, selama periode Juli-September 2023, jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman sebanyak 64.

"Nah dari jumlah laporan tersebut, ada sebanyak 40 laporan atau 83 persennya mengenai infrastruktur jalan yang rusak," kata Nur Rakhman, Selasa (24/10/2023).

Ia mengatakan, tingginya jumlah laporan jalan rusak bisa jadi merupakan salah satu respon dari Bima effect yang sempat viral di Provinsi Lampung. Sehingga mendorong masyarakat semakin berani melaporkan jalan rusak ke Ombudsman.

"Masyarakat cenderung lebih percaya diri dan berani untuk melaporkan kondisi jalan rusak di sekitar mereka. Karena mungkin selama ini mereka hanya bisa mengeluh tapi bingung harus kemana melapor agar keluhannya bisa cepat direspon," katanya.

Ia berharap, masyarakat tidak takut lagi untuk melaporkan kondisi jalan rusak yang ada di tempat mereka. "Karena yang kita harapkan semakin banyak masyarakat melaporkan, maka semakin banyak pula yang membantu mengawasi pelayanan publik di Provinsi Lampung," ungkap Nur Rakhman.

Ia mengungkapkan, semua laporan jalan rusak itu akan diteruskan ke pihak terkait sehingga bisa ditindaklanjuti. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Rabu 13 Desember 2023, dengan judul "KPK Singgung Proyek Infrastruktur Jalan di Lampung"