Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Serapan belanja daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung hingga 28 Desember 2023, sudah terealisasi sebesar Rp5,83 triliun atau 79,06 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp7,38 triliun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (SIKD Kemenkeu), belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1,86 triliun atau 87,11 persen dari pagu Rp2,14 triliun.

Kemudian belanja barang dan jasa sebesar Rp1,52 triliun atau 85,59 persen dari pagu Rp1,78 triliun, belanja modal sebesar Rp882,74 miliar atau 70,62 persen dari pagu Rp1,25 triliun dan belanja lainnya sebesar Rp1,55 triliun atau 70,74 persen dari pagu Rp2,2 triliun.

Sementara itu untuk realisasi pendapatan daerah sendiri sebesar Rp6,014 triliun dari total pagu Rp7,41 atau 81.14 persen.Dimana pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,35 triliun atau 80,8 persen dari pagu Rp4,14 triliun.

Kemudian transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp2,62 triliun atau 81,45 persen dari total pagu Rp3,22 triliun dan pendapatan lainnya sebesar Rp38,52 miliar atau 91,44 persen dari pagu Rp42,12 miliar.

Saat dimintai keterangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, jika pihaknya terus berpacu untuk meningkatkan belanja daerah semaksimal mungkin hingga akhir tahun anggaran.

"Memang anggaran itu biasanya kan di akhir tahun  semakin meningkat, kita sedang berpacu dalam melodi. Realisasi belanja itu kan ada alokasinya. Tinggal kalau pendapatannya masuk, langsung kita alokasikan," katanya saat dimintai keterangan, Jum'at (29/12/2023).

Menurutnya beberapa belanja daerah yang bisa di maksimalkan hingga akhir tahun ialah belanja yang sifatnya wajib. Seperti gaji pegawai, pembayaran listrik, hingga pembayaran infrastruktur.

"Kan ada belanja yang sifatnya wajib, misalnya gaji pegawai, lalu jangan sampai nanti kita ada tunggakan listrik. Selanjutnya adalah belanja-belanja kalau di rumah sakit ada penundaan pelayanan, gaji guru juga tidak boleh sampai tertinggal. Kita juga ada kontrak yang lain, infrastruktur itu juga menjadi prioritas," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut ia juga menjelaskan jika pihaknya akan terus memaksimalkan pendapatan daerah salah satunya ialah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

"Maksimalisasi pendapatan dari pajak itu akan kita lakukan terus dengan berbagai terobosan. Misal, masyarakat yang sebelumnya belum membayar pajak, sekarang lebih mudah. Bisa di mall, bisa di samsat keliling, bisa juga di BUMDes," jelasnya.

Menurutnya kemudahan tersebut terus dilakukan guna membangun kesadaran masyarakat akan kewajibannya. Selain itu pihaknya juga sudah melakukan penagihan pajak secara door to door.

"Teman-teman Bapenda sudah door to door seperti di mall. Mungkin mereka lupa jadi kita ingatkan. Kita juga ingatkan termasuk melalui SMS dan whatsapp blazz," tutupnya. (*)