Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penyaluran beras subsidi yang disiapkan oleh Pemprov Lampung sebanyak seribu ton hingga saat ini realisasi nya sudah mencapai diatas angka 70 persen.

"Realisasi nya sekarang sudah di atas 70 persen, jadi sampai akhir tahun masih terus berjalan. Apalagi saat Nataru khawatir harga semakin naik," kata Direktur Utama PT. Wahana Raharja, Jevri Afrizal saat dimintai keterangan, Sabtu (30/12/2023).

Ia mengatakan jika sampai dengan saat ini tim masih terus turun ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan operasi pasar sehingga harapannya beras tersebut dapat terserap seluruhnya oleh masyarakat.

"Kita juga kerja nya eksta, sehingga harapan nya progam ini benar-benar sampai ke masyarakat. Sekarang juga banyak daerah yang minta tambah seperti Mesuji dan Way Kanan," kata dia.

Pada kesempatan tersebut ia mengatakan jika PT. Wahana Raharja sebagai BUMD Pemprov Lampung terus berupaya untuk ikut membantu pemerintah daerah didalam mengendalikan angka inflasi.

"Target kita mudah-mudahan semua terserap, karena kita diminta hati-hati di bulan Januari dan Februari untuk angka inflasi. Apa lagi tahun depan lebaran itu pada bulan April sehingga khawatir harga akan terus naik," kata dia.

Sementara itu Kabid Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, M. Zimmi Skil mengatakan, jika operasi pasar beras tersebut merupakan salah satu langkah untuk menekan laju inflasi.

"Sesuai dengan surat edaran dari Kemendagri bahwa semua kepala daerah itu wajib mengendalikan laju inflasi. Salah satu nya adalah beras sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi tertinggi khusus nya di Lampung," kata dia.

Oleh karena itu Pemprov Lampung menggelar operasi pasar beras sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Dimana HET untuk beras medium yaitu Rp10.900 per kilogram.

Sementara harga beras di pasar sampai saat ini sudah mencapai Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram.

"Operasi pasar ini akan dilaksanakan sampai dengan bulan Februari, karena Maret sudah mulai panen. Ini kita sudah mulai sejak tanggal 7 Desember dan tersebar di 15 kabupaten/kota dan disiapkan 1000 ton," katanya.

Menurut Zimmi, masyarakat yang ingin membeli beras subsidi tersebut diminta untuk menunjukkan foto Kartu Keluarga (KK). Dan untuk satu KK hanya diperbolehkan membeli maksimal 20 kilogram.

"Karena kita menggunakan dana dari belanja tak terduga sehingga harus jelas sasaran penerima nya. Jadi masyarakat diminta untuk menunjukkan kartu keluarga," katanya. (*)