750 Rumah Tidak Layak Huni di Bandar Lampung Masuk Usulan Dibedah
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Bandar Lampung Yusnadi Ferianto, saat diwawancarai awak media. Foto: Sri/Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebanyak 750 unit rumah tidak layak huni di Kota
Bandar Lampung diusulkan untuk mendapatkan program bedah rumah dari Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di 2024.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Bandar
Lampung Yusnadi Ferianto mengatakan, jumlah 750 unit ini merupakan sisa dari
pengajuan tahun sebelumnya.
Dimana pada tahun 2023 pihaknya mengajukan 1000 unit rumah
lebih untuk dibedah, namun yang di setujui hanya 330 unit rumah.
"Jadi kita usulkan kembali sisanya yaitu 750 unit rumah
ke Kementerian PUPR untuk bisa dibedah," ujarnya, Kamis (11/1/2024).
Yusnadi mengaku, untuk saat ini bantuan program tersebut
masih dalam tahap pengusulan.
"Harapan kita yang diajukan bisa terealisasi semuanya.
Tapi itu kembali lagi pada pemerintah pusat memberikan kuota berapa pada warga
yang ada di Bandar Lampung," ungkapnya.
Bantuan bedah rumah tersebut jelasnya, baik pekerjaannya
maupun anggarannya itu langsung dari Kementerian.
"Semua Kementerian PUPR, kita hanya pendampingan karena
itu masuk pada wilayah kita," jelasnya.
Adapun kata Yusnadi, yang mendapatkan bantuan dari program
bedah rumah ini ada syarat-syaratnya.
"Diantaranya tanah dan rumah itu benar kepemilikannya
warga tersebut, karena kalau sewa tidak bisa," ungkap dia.
Ia pun menambahkan, di tahun 2023 paling banyak rumah yang
diusulkan yaitu di Kecamatan Kemiling yaitu ada 170 unit dari 20 kecamatan
lainnya.
"Alhamdulillah di tahun kemarin sudah selesai semua,
sehingga rumah 330 unit itu sekarang jadi layak huni," tandasnya.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menyampaikan, telah
selesainya bantuan bedah rumah untuk di 2023 diharapkan bisa dimanfaatkan
dengan baik oleh masyarakat.
"Doakan keuangan pemerintah pusat, provinsi dan daerah
lebih baik. Jika baik, maka insyaAllah bantuan itu kembali datang untuk
masyarakat," katanya.
Namun kata Eva, kepemilikan tanah ini harus punya sendiri
bukan ngontrak.
"Karena kebanyakan mereka ngontrak. Pingin pemkot ajukan
untuk diperbaiki, tapi gimana," tandasnya. (*)
Berita Lainnya
-
SATSPAM+ dari IM3 Hadirkan Perlindungan Scam di WhatsApp Call Pertama di Indonesia untuk Amankan Pejuang Ramadan
Sabtu, 14 Maret 2026 -
RSUD Abdul Moeloek Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Optimal Selama Libur Idulfitri 2026
Sabtu, 14 Maret 2026 -
Rektor UIN RIL Lantik Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala SPI Periode 2026-2030
Jumat, 13 Maret 2026 -
Pemprov Lampung Salurkan Santunan Rp 10 Juta untuk Keluarga Korban Kebakaran Terra Drone
Jumat, 13 Maret 2026



