Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar debat keempat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diikuti tiga calon wakil presiden (Cawapres) yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD, berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024) malam.

Debat mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa tersebut dipandu oleh moderator Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Debat berlangsung selama 120 menit.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didampingi Capres Anies Baswedan datang ke lokasi debat dengan memakai kemeja putih. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama Capres Prabowo Subianto memakai kemeja biru, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md didampingi Capres Ganjar Pranowo mengenakan baju anak gunung.

Cak Imin mendapat kesempatan pertama menyampaikan program kerja, visi dan misinya. Cak Imin mengatakan, petani adalah penopang negeri ini tetapi hari ini negara dan pemerintah mengabaikan nasib petani dan nelayan.

"Hari ini kita menyaksikan hasil produksi pertanian terus menurun. Dalam sensus pertanian BPS selama 10 tahun terakhir jumlah petani gurem hanya ada 3 juta. Dan ada 16 juta petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada warga yang memiliki tanah hingga 300 ribu hektar yang diberikan oleh negara,” kata Cak Imin.

Cik Imin menegaskan bahwa program food estate sangat mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, dan merusak lingkungan. Tentu ini harus dihentikan.

"Krisis iklim telah terjadi, bencana ekologi juga terjadi. Negara harus serius mengatasinya. Untuk mengatasi krisis iklim ini harus dinilai dengan etika, salah satunya etika lingkungan. Intinya adalah keseimbangan antara manusia dengan alam. Tidak boleh menang menangan, harus  seimbang antara manusia dan alam,” paparnya.

Ia menegaskan, saat ini ada ketidakseimbangan dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga terjadi krisis iklim yang tidak diatasi dengan serius karena anggaran hijau masih dibawah dari sektor-sektor lainnya.

"Sudah saatnya kita harus kembali ke program pembangunan nasional dengan kebijakan nasional yang berpijak pada keadilan. Rakyat harus dilibatkan karena pemilik negeri ini adalah rakyat, pemerintah hanya pelaksana. Desa harus jadi titik tumpu pembangunan,” ungkapnya.

Cak Imin menerangkan, perubahan harus dilakukan untuk menghadapi masa depan bangsa ini. Petani harus terlibat untuk perubahan Indonesia yang lebih maju.

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam program kerjanya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar.

"Kita harus bersyukur sumber daya alam kita sangat kaya. Cadangan nikel kita terbesar di dunia dan timah terbesar kedua. Program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas. Tidak hanya hilirisasi pertambangan tapi juga pertanian, maritim dan digital. Tidak boleh lagi mengirim barang mentah,” kata Gibran.

Gibran mengatakan, harus didorong transisi negeri hijau seperti bio avtur, biodiesel, dan bioetanol meliputi B35 dan B40. Kerjasama wajib didorong. Jika agenda hilirisasi dan pemerataan pembangunan terjadi maka bisa menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan.

"Untuk mendorong kesejahteraan petani perlu ada kesediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Stabilisasi pangan harus terus dilakukan oleh Bulog dan Badan Pangan Nasional,” kata Gibran.

Menurut Gibran, reforma agraria harus dilakukan dimana kepemilikan dan pemanfaatan tanah harus berkeadilan. Ia juga menyoroti anggaran dana desa telah mampu menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan desa berkembang dan mandiri. “Anggaran desa akan ditingkatkan sesuai kemampuan fiskal di dalam negeri,” imbuhnya.

Capres nomor urut 3 Mahfud MD dalam program kerja mengatakan, ada tiga hal yang akan menentukan masa depan NKRI dan bangsa Indonesia yaitu hak, manusia dan alam. Dalam kearifan lokal sudah biasa melakukan langkah-langkah perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari.

"Sesuai konstitusi SDA harus dikelola dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. SDA kita kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani kita semakin sedikit, lahan petani semakin berkurang namun subsidi pupuk semakin besar. Pasti ini ada yang salah,” tegas Mahfud.

Menurut Mahfud, saat ini laut berlimbah, udara meracuni paru-paru rakyat. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah.

“Saya sudah menunjukkan komitmen dan keberanian pada 16 Juni 2011 saat menjabat sebagai Ketua MK. Saya memvonis agar SDA digunakan digunakan untuk kesejahteraan dan kemanfaatan rakyat, harus ada pemerataan dan partisipasi masyarakat serta penghormatan atas hak-hak leluhur kita,” jelasnya.

Mahfud juga menyinggung soal komitmen pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup sembari mengkritik program food estate.

"Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani, di laut jaya, nelayan sejahtera," kata Mahfud.

Mahfud pun menyinggung komitmen pelestarian lingkungan terkait program food estate atau lumbung pangan. Menurut Mahfud, food estate program gagal dan merugikan. "Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja, rugi dong kita," imbuhnya.

Mahfud Md mengatakan, penyelesaian persoalan sumber daya alam (SDA) harus dilakukan menyeluruh dari hulu ke hilir. Dia menyinggung soal keterbukaan informasi soal lahan yang selama ini kerap tertutup.

"Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria termasuk kehutanan misalnya, saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini. Misalnya informasinya tertutup, siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana ketika dibuat daftar nggak ada dalam daftar, sementara ada masyarakat yang punya data," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, data itu baru dibuka ketika memang ada yang bertanya. Mahfud menyebut data itu bersembunyi di balik dalih kerahasiaan. "Ketika ditanyakan lalu baru ditunjukkan jadi penyelesaiannya gak bisa menyeluruh karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik mereka katakan ini rahasia tidak bisa dong. Rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit itu kan harus daftarnya lengkap," ujar Mahfud.

Mahfud menerangkan, setelah diselidiki, pengelolaan data mengenai agraria itu memang baru. Dia ingin pengelolaan SDA itu memang menyeluruh. "Sesudah diselidiki selidiki apa? Yang terjadi di dalam analisis, wah itu memang permainannya buruk sehingga selalu disembunyikan. Harus  ada penyelesaian yang menyeluruh," ujar Mahfud. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Senin 22 Januari 2024, dengan judul "Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024"