Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menutup akhir tahun 2023, realisasi pendapatan negara dan hibah APBN Lampung hingga 31 Desember 2023 tercatat Rp10.808,28 miliar (10,8 triliun) atau 105,65 persen dari target Rp9,9 triliun.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Lampung, Mohammad Dody Fachrudin menyampaikan, pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan pajak Rp8.315,49 miliar serta Kepabeanan dan Cukai Rp1.020 miliar.

Kinerja penerimaan pajak tumbuh 8,35 persen (yoy), sementara kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai terkontraksi 59,61 persen (yoy). Realisasi penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai tersebut masing-masing 103,28 persen dan 83,91 persen terhadap target.

Dody mengungkapkan, kinerja perpajakan dipengaruhi faktor pemulihan ekonomi, moderasi harga komoditas di pasar global, dan dampak kebijakan perpajakan yang tidak berulang di tahun 2023 yaitu kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Selain itu, lanjut Dody, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) selama 2023 mencapai Rp1.472,78 miliar atau 153,02 persen dari target APBN, tumbuh 22,99 persen (yoy).

Menurutnya, ditengah tren moderasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi akibat Geopolitical and Climate Risk, PNBP tetap berkinerja sangat positif, yaitu jauh melampaui target yang ditetapkan.

“Realisasi pendapatan negara dan hibah APBN Lampung hingga 31 Desember 2023 tercatat Rp10.808,28 miliar (10,8 triliun) atau 105,65 persen dari target Rp9,9 triliun,” kata dia, melalui keterangan tertulis, Minggu (4/2/2024).

Sementara itu, kata Dody, realisasi belanja negara sampai dengan 31 Desember 2023 Rp31.704,50 miliar (31,7 triliun) atau 98,53 dari pagu anggaran atau tumbuh 5,84 persen dibandingkan tahun yang lalu.

“Realisasi belanja negara meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10.234,02 miliar atau tumbuh sebesar 16,00 persen (yoy) dan dana transfer ke daerah (TKD) Rp21.470,48 miliar yang artinya tumbuh sebesar 1,59 persen (yoy),” jelasnya.

Ia merincikan berdasarkan jenis belanja dari BPP yaitu terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp3.782,84 miliar, belanja barang Rp4.901,78 miliar, belanja modal Rp1.511,22 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp38,18 miliar.

“BPP didominasi oleh belanja barang dengan proporsi 47,90 persen terhadap total BPP. Belanja pegawai meningkat sebesar 0,76 persen (yoy) dengan realisasi terbesar pada Satker Kementerian Agama termasuk belanja tunjangan profesi guru dan tenaga pendidik,” bebernya.

Dody melanjutkan, sedangkan dari sisi TKD jika dirinci yaitu terdiri dari dana bagi hasil (DBH) Rp946,62 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp12.700,98 miliar, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp1.193,40 miliar, DAK Nonfisik Rp4.075,30 miliar, dana desa Rp2.301,13 miliar, dan insentif fiskal Rp253,05 miliar.

"Secara umum, pertumbuhan penyaluran TKD dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi tahap syarat salur,” ungkapnya.

"Kinerja APBN Regional Lampung sampai dengan 31 Desember 2023 terjaga solid dan kredibel, didukung pendapatan negara yang tumbuh melampaui target dan penyerapan belanja negara yang tumbuh lebih tinggi,” tandasnya. (*)