Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung mendirikan posko desk pemilu 2024 guna melakukan pemantauan perkembangan politik yang ada di daerah setempat.

Kabid Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Heriza Kurniawan mengatakan, jika posko tersebut akan dibuka selama enam hari. Dimana akan dimulai pada H-1 hingga H+4 pelaksanaan pemilu 2024.

"Kesbangpol selaku liding sektor terkait dengan fasilitasi pemilu 2024 ini, kami akan membuka posko tim pemantauan perkembangan politik daerah. Posko ini akan bertugas selama enam hari mulai dari H-1 sampai H+4," kata Heriza saat dimintai keterangan diruang kerja nya, Senin (5/2/2024). 

Menurutnya, tim yang terlibat didalam posko desk pemilu tersebut teridiri dari Kesbangpol, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, Pol PP, Dinas Perhubungan dan juga Biro Otonomi Daerah.

"Kita akan kolaborasi terkait dengan pemantauan, selain itu kita juga menerima laporan terkait dengan netralitas ASN. Itu jadi fokus kita juga. Jadi tim nya teridiri kurang lebih sekitar 10 orang," ujarnya.

Ia mengatakan, jika posko desk pemilu 2024 tersebut akan menampung semua laporan yang berasal dari tim pemantauan yang dibuka juga oleh Kesbangpol 15 kabupaten/kota di Lampung.

"Kita akan memantau terkait dengan situasi keamanan, ketertiban dan juga kelancaran penyelenggaraan pemilu. Setiap ada kejadian yang perlu tindak lanjut yang cepat kita akan koordinasi ke instansi terkait," ungkapnya.

Menurutnya salah satu kelancaran yang dipantau ialah terkait dengan penyaluran logistik terutama didaerah yang sulit diakses oleh kendaraan umum.

"Misal ada logistik terhambat penyampaian di titik yang sulit, maka kita akan minta bantuan instansi terkait seperti BPBD atau Dinaas Perhubungan," jelasnya.

"Nanti tim dari pusat juga akan memonitor pemilu di Lampung. Nanti yang akan datang biasanya dari Kemendagri, Menko Polhukam dan dari Sekretariat Kepresidenan," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD untuk melakukan monitoring didaerah hanya rawan terjadi bencana seperti banjir.

"Kita sudah koordinasi dengan BPBD untuk daerah rawan banjir, jika nanti pada hari H ada TPS yang terdampak bencana maka akan dicairkan solusi nya. Dimana pemindahan titik nya dan kita koordinasi dengan aparat setempat," jelasnya.

Menurutnya, untuk pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 lalu, peristiwa yang terjadi ialah pemindahan TPS lantaran terjadinya tsunami akibat letusan gunung anak krakatau.

"Kalau tahun lalu itu di Lampung Selatan ada pemindahan TPS karena letusan gunung anak krakatau. Sehingga ini menyebabkan tsunami sehingga ada beberapa TPS yang di geser," katanya.

Sementara itu terkait dengan perolehan suara pihaknya tetap akan mengacu kepada perhitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Soal perolehan suara kita tetap mengacu pada perhitungan KPU. Nanti setiap jenjang ada pleno seperti perolehan suara TPS akan dibawa ke pleno kecamatan. Ini tetap kita minta tim di lapangan melakukan monitoring," pungkasnya. (*)