Puluhan Ribu TPS Dekat Posko Pemenangan Peserta Pemilu, Bawaslu Singgung Indikasi Kecurangan

Tiga pimpinan Bawaslu dari kiri ke kanan: Lolly Suhenty, Totok Hariyono, dan Rahmat Bagja saat menggelar konferensi pers di ruang Media Center Bawaslu, Jakarta, Minggu (11/2/2024). Foto: Ist
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) mencatat 21.947 Tempat Pemungutan Suara (TPS) masuk kategori rawan
kecurangan karena berada di dekat posko pemenangan Peserta Pemilu. Hal tersebut
disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
Rahmat Bagja mengatakan jelang pemungutan suara pihaknya akan lebih intens dan fokus mengawasi puluhan ribu TPS itu supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
Ia menjelaskan ada beberap indikasi yang bisa saja terjadi karena banyaknya TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan peserta Pemilu, seperti adanya mobilisasi massa atau ajakan karena sudah bukan lagi masa kampanye.
"TPS berdekatan dengan posko pemenanganan itu kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Bagja dikutip laman resmi Bawaslu saat konferensi pers, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (11/02/2024).
Bagja mengungkapkan berdasarkan peta kerawanan terdapat 21.947 TPS yang lokasinya berdekatan dengan posko pemenangan. Bagja memandang tidak ada larangan yang mengatur TPS berada di dekat posko pemenangan kampanye.
"Apakah itu (TPS dekat posko pemenangan) dilarang? tidak. Lebih baik jauh dari posko pemenangan. Tapi kalau memang sudah demikian maka harus ada perhatian khusus dari pengawas," imbuhnya.
Bagja menambahkan pemantau dan masyarakat diminta agar menjaga kondusifitas dan juga terjadinya dugaan pelanggaran, mobilisasi dan lain-lain, agar pelaksanaan Pemilu bisa berjalan sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Bagja menuturkan pengawas pemilu juga diinstruksikan intensif mengawasi TPS-TPS yang memiliki kerawanan lain seperti 3.875 TPS rawan terjadi praktik politik uang/pemberian barang, 4.211 TPS yang sulit dijangkau, dan 10.794 TPS rawan bencana banjir, tanah longsor dan gempa.
"Patroli pengawasan kami akan melibatkan polisi, KPU, tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak terafiliasi parpol untuk mengawasi distribusi logistik pada saat ini karena sekarang sudah mulai distribusi logisitik khusunya daerah-daerah yang sulit dijangkau," kata dia.
"Kita juga akan melakukan patroli antipolitik uang, semoga patroli ini bisa mereduksi praktik politik uang. Bawaslu memastikan jajaran pengawas pemilu akan lebih intens mengawasi secara khusus lokasi TPS yang berdekatan dengan posko atau rumah tim pemenangan kampanye peserta pemilu," pungkasnya. (*)
Berita Lainnya
-
Tuai Polemik, KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan Dokumen Capres-Cawapres Termasuk Ijazah
Selasa, 16 September 2025 -
Donald Sihotang Ajak Kader PDI Perjuangan Lampung Sukseskan Konferda Tanpa Perpecahan
Senin, 15 September 2025 -
Dapat Dukungan 13 PAC Jadi Bendahara PDI Perjuangan Lampung, Kostiana Siap Ikuti Keputusan Partai
Senin, 15 September 2025 -
Mayoritas PAC Dukung Umar Ahmad Jadi Sekretaris PDI Perjuangan Lampung
Senin, 15 September 2025