Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pendapatan negara di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Januari 2024 mencapai Rp630,76 miliar atau 5,64 persen dari target sebesar Rp11,180 triliun. 

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin merincikan, realisasi masing-masing pendapatan negara yaitu penerimaan pajak sebesar Rp480,18 miliar, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp44,74 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp105,86 miliar.

Dari sisi penerimaan perpajakan, Dody menyebut telah terealisasi sebesar 5,43 persen dari target APBN, terutama ditopang dari PPh non migas Rp260,78 miliar serta PPN dan PPnBM Rp212,90 miliar. 

“Sektor perdagangan dan industri pengolahan menyumbang kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak Lampung, masing-masing dengan porsi 26,77 persen dan 22,02 persen,” kata Dody melalui keterangan resminya yang didapat, Minggu (3/3/2024).   

Dody melanjutkan, dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar 3,38 persen dari target sebesar Rp1,324 triliun dan tetap memperhatikan perekonomian internasional dengan menjaga penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor. 

“Cukai terealisasi Rp1,76 miliar atau 78,46 persen dari target, bea masuk terealisasi Rp28,03 miliar atau 5,11 persen dari target, dan bea keluar terealisasi Rp14,93 miliar atau 1,93 persen dari target,” bebernya.

Menurutnya kinerja PNBP tercatat mencapai 10,42 persen dari target. Realisasi PNBP ditopang dari PNBP lainnya yang terealisasi sebesar Rp105,85 miliar atau 25,32 persen. 

“Kinerja tersebut didorong oleh pendapatan biaya pendidikan yang diterima oleh perguruan tinggi dari satker Institut Teknologi Sumatera,” ungkapnya.

Sementara itu, Dody menyampaikan kinerja belanja negara di Lampung sampai dengan 31 Januari 2024 tumbuh positif sebesar 38,43 persen (yoy). 

Kinerja ini didorong oleh realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp343,22 miliar atau tumbuh 42,54 persen (yoy) dan realisasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,152 triliun atau tumbuh 37,80 persen (yoy).  

Jika dirinci berdasarkan jenis belanja dari BPP yaitu terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp227,30 miliar, belanja barang Rp95,62 miliar, belanja modal Rp20,31 miliar, dan belanja bantuan sosial yang belum ada realisasi sampai dengan 31 Januari 2024. 

BPP didominasi oleh Belanja Pegawai dengan proporsi 66,22 persen terhadap total BPP. Belanja Pegawai meningkat sebesar 16,33 persen (yoy) dengan realisasi terbesar pada Satker Kepolisian. 

Belanja barang mengalami peningkatan signifikan sebesar 134,50 persen (yoy) didukung oleh realisasi persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, diantaranya pembentukan badan Ad Hoc pendukung serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik. 

Belanja modal tumbuh signifikan sebesar 340,25 persen (yoy) didorong progres pekerjaan kontraktual multi-years yang telah dibayarkan pada awal tahun 2024. Sedangkan, untuk realisasi belanja bantuan sosial akan ditunaikan setelah tahap verifikasi data penerima dituntaskan.  

Dody menuturkan bahwa dukungan APBN kepada APBD melalu TKD meningkat. Dari sisi TKD jika dirinci yaitu terdiri dari dana bagi hasil Rp12,38 miliar, dana alokasi umum Rp1,294 triliun, dana alokasi khusus (DAK) non fisik Rp806,98 miliar, dan dana desa Rp38,33 miliar. 

“Tumbuhnya penyaluran TKD Januari 2024 terutama didorong oleh adanya percepatan kinerja realisasi pada DAK non fisik dan dana desa dimana pada periode yang sama tahun 2023 belum terdapat realisasi untuk dua jenis TKD tersebut,” katanya.

Sedangkan kata Dody, realisasi DAK Non Fisik diantaranya bantuan operasional sekolah (BOS) Rp731,99 miliar, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp56,03 miliar, dan BOP kesetaraan Rp18,95 miliar. 

“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung sektor pendidikan melalui penyaluran DAK non fisik,” tandasnya. (*)