Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Berdasarkan kajian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung bersama Universitas Lampung (Unila), diketahui bahwa lahan pertanian di Provinsi Lampung mengalami alih fungsi sebesar 1.000 hektar per tahun.

Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung, Tubagus M. Rifki, mengatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Lampung memang terjadi. Namun, menurut Tubagus, meskipun angka alih fungsi lahan pertanian di Lampung belum mengkhawatirkan, tetap tidak bisa dianggap enteng.

"Selama ini, memang tidak ada kajian langsung terkait jumlah luas alih fungsi lahan pertanian di seluruh kabupaten/kota di Lampung. Tidak ada angka khusus pendataan per tahun mengenai berapa luas lahan pertanian yang mengalami alih fungsi,” kata Tubagus pada Kamis (27/6/2024).

Namun, lanjut Tubagus, kajian yang pernah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung bersama Unila menunjukkan bahwa pada periode 2014-2018 terjadi pengurangan lahan pertanian sekitar 4.000 hektar di Provinsi Lampung. “Jadi rata-rata ada 1.000 hektar alih fungsi lahan pertanian di Lampung per tahun. Alih fungsi lahan ini terjadi di enam kabupaten yaitu Lampung Tengah (Lamteng), Lampung Timur (Lamtim), Metro, Pringsewu, Lampung Selatan (Lamsel), dan Tulangbawang Barat (Tubaba),” jelasnya.

Selain itu, sambung Tubagus, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung bersama BPN pernah menghitung luas baku sawah di Provinsi Lampung. “Hasilnya, pada tahun 2019 luas lahan pertanian di Lampung mencapai 361.699 hektar yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Ini sesuai dengan SK Kementerian ATR/BPN,” ucapnya.

"Dan saat ini, BPN juga sedang melakukan update luas baku sawah di Lampung yang akan selesai pada akhir tahun 2024,” imbuhnya.

Tubagus menerangkan, pihaknya juga pernah melaksanakan program cetak sawah atau ekstensifikasi yang dibiayai pemerintah. Hasilnya, ada penambahan lahan pertanian seluas 21 ribu hektar pada periode 2015-2019. “Program cetak sawah ini tersebar di Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Tengah, Way Kanan, Tulangbawang Barat, Pesisir Barat, dan sebagian kecil di Pringsewu serta Pesawaran,” paparnya.

Menurut Tubagus, penyusutan lahan pertanian di Lampung tidak berpengaruh pada produksi gabah kering giling (GKG). “Saat ini, produksi gabah kering giling di Lampung masih terus meningkat. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2022 produksi gabah kering giling mencapai 2,6 juta ton dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 2,7 juta ton,” ujarnya.

Tubagus mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk konsisten menjaga lahan pertanian di wilayahnya masing-masing agar tidak terjadi alih fungsi lahan. “Pemda harus konsisten menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sudah ditetapkan oleh semua kabupaten. LP2B ini tidak boleh diganggu agar produktivitas pangan tetap terjaga,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, alih fungsi lahan pertanian mencapai kisaran 90 ribu hingga 100 ribu hektar per tahun. Konversi lahan ini menjadi salah satu ancaman terhadap sektor pertanian dalam meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kementan menargetkan mencetak 2 juta hektar lahan padi setiap tahun. Kementan tengah menggenjot upaya peningkatan perluasan areal tanam untuk meningkatkan produksi beras melalui Program Optimalisasi Lahan Rawa, Program Pompanisasi, dan penanaman padi gogo.

"Dengan arahan dari Menteri Pertanian, Kementan dalam 3 bulan ini mendorong 3 program perluasan areal tanam yang diharapkan bisa menambah luas lahan tanam hingga mencapai 1 juta hektar setiap tahun, atau bahkan 1,7 hingga 2 juta hektar per tahun,” kata Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementan, Fadjry Djufry, dalam Diskusi Ketahanan Pangan di Tangan Petani Milenial yang diselenggarakan Kominfo secara virtual pada Senin (24/6/2024) lalu.

Lebih lanjut, Fadjry menjelaskan bahwa untuk Program Optimalisasi Lahan Rawa, Kementan menargetkan 400.000 hektar di 11 provinsi yang lahannya bisa dioptimalkan untuk ditanami padi. Pengoptimalan lahan dilakukan dengan memfokuskan pada perbaikan irigasi yang sudah ada.

"11 provinsi fokus kami di antaranya Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan,” sebutnya.

Kemudian, untuk program pompanisasi, Kementan mengoptimalkan lahan kering dengan memanfaatkan alat pompa agar tersedia sumber air. Pihaknya menargetkan 1 juta hektar sawah tadah hujan yang bisa dimanfaatkan untuk pompanisasi.

"1 juta hektar itu masing-masing 500.000 hektar di luar Jawa dan 500.000 hektar di Pulau Jawa,” sebutnya.

Sementara untuk penanaman padi gogo, Kementan menargetkan 500.000 hektar yang akan ditanami padi gogo di lahan sela di antara tanaman kelapa sawit atau perkebunan lainnya.

"Yang kita harapkan paling tidak dengan 3 gerakan itu kita bisa menambah luas areal tanam kita hingga produksi beras kita juga ikut naik,” ucapnya.

Berdasarkan data BPS, tingkat produksi beras turun signifikan pada awal tahun 2024. Hal ini seiring dengan luas panen padi yang tergerus. Produksi padi pada periode Januari hingga April 2024 diperkirakan hanya mencapai 18,59 juta ton. Angka itu turun 17,54 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 22,55 juta ton.

Sementara luas panen padi sepanjang Januari-April 2024 diperkirakan seluas 3,52 juta hektar. Angka itu turun 16,48 persen dari periode yang sama tahun lalu yang seluas 4,21 juta hektar. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Jumat 28 Juni 2024, dengan judul "Lahan Pertanian di Lampung Menyusut 1.000 Hektar per Tahun"