Kupastuntas.co, Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian dokumen perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi Lampung tahun 2024 dan penyampaian dokumen rancangan kebijakan umum APBD dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi Lampung tahun 2024, Senin (12/8/2024).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, jika secara keseluruhan, pendapatan daerah semula ditargetkan sebesar 8,342 trilyun menjadi 8,291 trilyun atau  berkurang  sekitar 50,676 milyar Rupiah.

Penurunan tersebut berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan lebih rendah sebesar 55,542 milyar, komponen pendapatan transfer meningkat sebesar 4,865 milyar serta penyesuaian pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.

"Sejalan dengan kemampuan fiskal yang tersedia, maka belanja  daerah dalam perubahan APBD tahun 2024 tetap diarahkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah disepakati," jelasnya.

Kebijakan tersebut diantaranya terselenggaranya pelayanan dasar  kepada masyarakat, mendorong daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas wilayah, perbaikan kesejahteraan masyarakat, sinergi prioritas pembangunan daerah  dan nasional.

"Serta optimalisasi belanja operasional dan penajaman belanja non-operasional, termasuk didalamnya pemanfaatan kembali SiLPA tahun 2023 yang lalu, sebagaimana telah tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK," jelasnya.

Selanjutnya berdasarkan agenda strategis nasional berupa pemilihan umum daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota yang  dilaksanakan pada bulan november tahun 2024. Maka Pemprov Lampung telah merealisasikan kewajiban pendanaan penyelenggaraan dan pengawasan.

"Kepada KPU Provinsi Lampung sebesar 295,956 miliar dan Bawaslu Provinsi Lampung sebesar 67,843 miliar. Secara umum, belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 83,079 miliar dari yang sebelumnya 8,333 trilyun menjadi 8,416 trilyun," jelasnya.

Selanjutnya merujuk dari angka-angka proyeksi pada pendapatan dan belanja daerah yang telah dikemukakan, maka total pembiayaan daerah juga mengalami perubahan dari target yang semula diperkirakan.

Dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 tercatat bahwa penerimaan pembiayaan daerah sebesar 125,147 miliar yang didominasi oleh SiLPA BLUD sebesar 109,012 miliar pada tahun 2023.

"Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, pemerintah Provinsi Lampung tetap berkomitmen untuk melanjutkan pokok-pokok pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung tahun 2025," katanya.

Dimana pada tahun 2025 sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa kewenangan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) ke Kas Daerah Kabupaten/Kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB  ke kas Daerah Provinsi melalui mekanisme setoran yang dipisahkan secara langsung atau otomatis.

"Dengan memperhatikan besaran proyeksi pendapatan daerah  dan   belanja daerah  sebagaimana  telah diuraikan, maka pembiayaan daerah akan dimanfaatkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah kami cantumkan dalam dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025," tutupnya. (*)