Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kementerian Pertanian RI menekankan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pompanisasi pada lahan pertanian, sebagai respon cepat terhadap ancaman darurat pangan dan antisipasi penurunan produksi padi karena situasi global dan prediksi kekeringan BMKG.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring, Selasa (17/9/2024), Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian RI, Batara Siagian mengungkapkan bahwa 61 unit irigasi perpompaan belum termanfaatkan.

Dimana Lampung sudah mendapatkan pompa dan konstruksi sebanyak 133 unit, dan baru 72 unit yang sudah termanfaatkan.

“Ini sangat dititikberatkan kepada Pemda, pompa yang sudah didistribusikan mohon dicek, dimanfaatkan dengan baik, direalokasi kalau memang kondisinya tidak cocok dan dipindah ke tempat yang mempunyai sumber-sumber air,” ujar dia.

Batara juga menjelaskan perluasan areal tanam di Provinsi Lampung per 16 September 2024 seluas 67.588 hektar atau 86,46 persen dari target 78.177 hektar.

Diantaranya terdiri dari optimalisasi lahan rawa terealisasi 26.513 hektar dari target 28.202 hektar, pompanisasi lahan terealisasi seluas 39.172 hektar dari target 45.625 hektar, dan tumpang sisip padi gogo terealisasi seluas 1.903 hektar dari target 4.350 hektar.   

“Semoga dalam dua minggu kedepan ini dilaporkan sudah selesai dengan baik,” harap dia.

Sebelumnya, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementan RI, Bambang Sugiharto menyampaikan bahwa Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sudah menyurati kepala daerah untuk melakukan optimalisasi lahan rawa, pompanisasi dan padi gogo sebagai respon cepat terhadap ancaman darurat pangan dan antisipasi penurunan produksi padi karena situasi global dan prediksi kekeringan BMKG.

Melalui surat itu, Menteri Amran meminta kepada kepala daerah untuk mengingatkan kepala dinas pertanian dan jajarannya segera mengambil langkah-langkah percepatan penyelesaian tersebut.   

"Kami akan melakukan evaluasi secara berkala dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri,” ujar Bambang saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring, baru-baru ini. (*)