Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebanyak 200 warga binaan Lapas Kelas I Rajabasa Kota Bandar Lampung, mengikuti simulasi pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Senin (18/11/2024).

Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Dedy Triadi, mengatakan, simulasi ini diikuti oleh ratusan warga binaan dengan tujuan untuk mengetahui waktu hitung penggunaan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS).

"Hari ini simulasi untuk pungut hitung, karena yang kita libatkan untuk simulasi 200 orang. Nanti kita hitung dari warga binaan itu berapa waktunya masuk ke TPS, menggunakan hak pilihnya, hingga mereka keluar," ungkapnya.

Simulasi ini, lanjutnya, dibuat secara nyata sebagaimana proses pemungutan suara di hari pencoblosan.

"Ini kita buat simulasinya secara riil, nanti juga ada penghitungan, itu menggunakan C plano maupun aplikasi Sirekap," bebernya.

Dedy mengatakan, pada simulasi kali ini tidak ada kendala karena telah dipersiapkan sejak satu pekan yang lalu.

"Proses pemutakhiran pemilih itu sudah sejak awal dilakukan, untuk memperjuangkan hak pemilih yang terkendala administrasi kependudukan dan dapat NIK NKK. Semua warga binaan sudah masuk DPT, semua mendapat surat suara," tuturnya.

"Alhamdulillah tidak ada kendala simulasi. Hari ini hari Senin, dan kita koordinasi dengan Kepala Lapas satu pekan yang lalu, termasuk kita persiapkan semua kebutuhannya. Karena banyak prosedur yang harus kita ikuti di lapas," sambungnya.

Sementara, Kepala Lapas Kelas I Rajabasa, Saiful Sahri, mengatakan total sebanyak 789 warga binaan Lapas Rajabasa yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

"Kita ambil sampling 200 orang yang dimulai pukul 07.30 WIB pagi. Ini bagian dari proses Pilkada 2024. Pada prinsipnya, 789 DPT dengan dua TPS dan empat belas KPPS sudah siap, dan kami ikut mendukung pelaksanaan Pilkada 2024," tuturnya.

Ditanya mengenai adanya warga binaan eks rektor, serta eks kepala daerah, apakah terdapat perbedaan atau tidak dalam perlakuannya, dia menegaskan tidak ada perbedaan.

"Saya rasa sama saja, tidak ada perlakuan khusus. Kita ikuti peraturan KPU, perlakukan sama semua. Ini bagian dari hak konstitusi. Semua orang istimewa, tidak ada pengecualian," tutupnya. (*)