Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komisi II DPRD Provinsi Lampung mengadakan rapat dengar pendapat dengan perusahaan industri pengolahan tapioka serta beberapa OPD Pemprov Lampung membahas terkait dengan anjloknya harga singkong, yang berlangsung di ruang rapat komisi, Senin (16/12/2024).

Setidaknya ada 26 perusahaan industri pengolahan tapioka yang diundang dalam rapat dengar pendapat tersebut.

Rapat dengar pendapat yang sudah berlangsung sejak pagi pukul  10.00 WIB belum juga menemui titik temu. Dimana DPRD Lampung meminta pengusaha menaikkan harga singkong menjadi Rp1.500 per kilogram dengan potongan refraksi 15 persen.

Namun para pengusaha merasa keberatan dengan permintaan petani tersebut sehingga rapat dengar pendapat untuk sementara ditunda.

"Kita ingin harga singkong sesuai dengan permintaan petani yaitu Rp1.500. Karena kalau tidak ini akan jadi gejolak. Petani akan mengirimkan 3 truk singkong ke kantor DPRD Lampung," kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki.

Ia juga mengatakan jika pihaknya tidak sepakat dengan kebijakan Pj Gubernur Lampung Samsudin jika harga singkong dikembalikan ke kebijakan tahun 2021 yaitu Rp900 perkilogram dengan pemotongan atau rafaksi maksimal 15 persen.

"Kami dengan tegas menolak kebijakan Pj Gubernur terkait harga singkong yang dikembalikan ke kebijakan lama. Tentu ini sangat tidak relevan," katanya.

"Karena tahun 2021 dengan sekarang sudah sangat jauh berbeda seperti harga solar hingga inflasi sehingga tidak sesuai dengan perekonomian saat ini," kata dia.

Sementara itu Wakil Pimpinan Perusahaan CV Bumi Waras, Agus Susanto, mengatakan jika saat ini pihaknya membeli singkong dengan harga Rp1.100 per kilogram.

"Kita beli sekarang sudah Rp1.100 dilapangan. Perusahaan sesungguhnya senang apabila harga mahal (di angka 1.100) dan sama-sama menguntungkan," katanya. (*)