Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Membuka awal tahun 2025, produksi beras di Provinsi Lampung menunjukkan hasil positif yakni sebanyak 32.320 ton gabah kering giling (GKG). 

Data tersebut berdasarkan angkat tetap kerangka sampel area Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian, Suwandi, pada rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025 secara daring, Senin (6/1/2025).

“Jumlah tersebut meningkat 13.143 ton atau 69 persen dibandingkan Januari 2024 yang hanya sebanyak 19.177 ton,” jelas dia.

Suwandi melanjutkan, sementara luas panen di Provinsi Lampung pada Januari 2025 seluas 6.003 hektar, meningkat 2.656 hektar atau 79 persen dibandingkan Januari 2024 yang seluas 3.347 hektar.

“Walaupun belum tinggi (produksi), nanti bulan Februari akan lebih tinggi hampir dua kalinya, dan puncaknya bulan Maret dan April. Target Bulog menyerap beras dari petani bisa efektif di dua bulan tersebut karena biasanya harga jatuh dan disaat musim hujan juga,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi cuaca saat ini merupakan musim banjir dan berpengaruh terhadap ancaman hama penyakit ketika panen mulai membaik dibandingkan Desember 2024. 

Dalam hal ini berdasarkan peta sebaran ancaman hama penyakit, Lampung Tengah mengalami zona merah, dan beberapa daerah zona kuning.

“Mohon perhatian masing-masing daerah terhadap ancaman hama penyakit terutama pada daerah langganan yang zonanya merah,” ucapnya. 

Suwandi menyebut secara nasional setiap tahun rata-rata 215.537 hingga 411.890 hektar terkena serangan hama penyakit, namun sebagian bisa ditangani sehingga lahan yang mengalami puso sekitar 1.751 hingga 7.474 hektar. 

“Ini supaya bisa ditekan, karena kasihan petani bisa rugi akibat itu (puso),” tuturnya.  

Di kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mengajak semua daerah untuk meningkatkan produksi beras. 

“Kita harus ingat bahwa ada arahan presiden mentargetkan untuk tidak impor beras di tahun 2025. Konsekuensinya kita harus memperkuat produksi dalam negeri, baik dorongan program pemerintah pusat maupun oleh pemda,” kata dia. (*)