Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun ajaran 2025 sebesar Rp59,2 triliun dan sasaran 423.080 satuan pendidikan.

Penyaluran tahap 1 disalurkan paling banyak 50 persen dari pagu alokasi pemerintah daerah, paling cepat pada Januari 2025 ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, Anang Ristanto mengatakan alokasi ini sudah termasuk kenaikan satuan biaya pada daerah khusus.

"Pada 2025, Kemendikdasmen memiliki terobosan, peningkatan satuan biaya majemuk pada satuan pendidikan di daerah khusus untuk menekan ketimpangan biasa pendidikan antar satuan pendidikan pada wilayah yang sama. Terobosan ini menyasar 15.046 satuan pendidikan dan 1,1 juta peserta didik," ungkap Anang, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya, Kemendikdasmen sedang melakukan persiapan penyaluran untuk percepatan penerimaan dana BOSP TA 2025 yang lebih awal di satuan pendidikan. 

Penyaluran langsung Dana BOSP yang memasuki tahun ke-6 ini berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Pada 2024, pemerintah telah mengukir sejarah dengan penyaluran dana BOSP terbaik dan tercepat atau 96 persen satuan pendidikan salur pada kesempatan pertama di Januari 2024.

Penyaluran tahap 1 disalurkan paling banyak 50 persen dari pagu alokasi pemerintah daerah, paling cepat pada Januari 2025 ini.

"Penyaluran Dana BOSP TA 2025 menargetkan 98 persen satuan pendidikan salur pada kesempatan pertama di Januari," kata Anang.  

Anang mengatakan Kemendikdasmen mengimbau agar Pemda mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan 2025 pada tahun ini (T-1) dan melakukan perceparan pengesahan perencanaan sekolah. 

“Ini penting untuk memastikan Dana BOSP tersalurkan lebih cepat dan dapat langsung digunakan,” ucapnya.

Ia menyebut sebanyak 314.376 satuan pendidikan telah melakukan perencanaan pada T-1 Per 23 Desember 2024, dan 240.683 perencanaan satuan pendidikan telah disahkan dinas.

Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 137 ribu satuan pendidikan yang melakukan perencanaan pada T-1.

Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin meminta Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kembali bagaimana tata kelola pendidikan termasuk program BOSP dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).  

Terkait BOSDA, Provinsi Lampung telah menyalurkan kepada 6.813 siswa SMA dan SMK dari keluarga kurang mampu, dengan total nilai bantuan sekitar Rp8,812 miliar yang bersumber dana APBD Provinsi Lampung.

"Oleh karenanya saya berharap dinas pendidikan dan kebudayaan untuk mengevaluasi kembali bagaimana tata kelola pendidikannya, agar masyarakat merasa nyaman untuk bersekolah di Provinsi Lampung," ucapnya saat acara Refleksi Akhir Tahun 2024 bertempat di Mahan Agung, Selasa (24/12/2024).

Untuk diketahui, pada tahun 2024 sebanyak 1.038 satuan pendidikan dengan total 320.514 siswa tingkat SMA/SMK/SLB yang ada di Provinsi Lampung menerima bantuan BOSP.

Jumlah itu tertuang didalam peraturan Kemendikbud Nomor 462/P/2023 tentang satuan biaya, penerima dana dan besaran alokasi BOSP reguler tahun anggaran 2024. Sementara untuk jumlah anggaran BOSP yang masuk sebesar Rp512.399.200.000. (*)