Kupastuntas.co, Pesawaran - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran Lampung hingga saat ini belum menerapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Meskipun Inpres tersebut berlaku secara nasional, Pemkab Pesawaran belum menerapkan kebijakan tersebut di wilayah setempat.

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesawaran, Iswanto, mengatakan pihaknya masih menunggu surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Aturan tersebut memang berlaku secara nasional, namun hingga saat ini kami belum menerapkannya karena masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat," kata Iswanto dalam keterangannya, Selasa (18/2/25).

Selain menunggu arahan lebih lanjut dari Kemendagri, Iswanto juga menyebutkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan kajian terhadap dampak dari efisiensi dana perimbangan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Sambil menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pusat, kami juga sedang melakukan pengkajian terhadap dampak efisiensi tersebut," ucapnya.

Untuk diketahui, kebijakan tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah penghematan belanja negara dengan target efisiensi sebesar Rp306,69 triliun. (*)