Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela Chalim bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030, Kamis (20/2/2025).

Pelantikan ini disambut dengan harapan besar dari berbagai kalangan agar kepemimpinan mereka benar-benar berpihak pada rakyat dan membawa perubahan positif bagi Provinsi Lampung.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung, Dedy Hermawan, menegaskan pentingnya kepemimpinan yang turun langsung ke masyarakat guna memahami kondisi dan permasalahan yang ada.

"Jadilah pemimpin rakyat, jangan jadi boneka oligarki. Turun ke tengah masyarakat, lihat kondisi nyata, dan berikan solusi efektif,” ujarnya. Rabu (19/2/2025).

Dedy juga menekankan bahwa pasangan pemimpin baru ini harus menghadirkan kepemimpinan yang solid, berbagi tugas dengan baik, serta memegang teguh integritas, visi, dan ketegasan dalam melayani masyarakat.

Selain itu, ia mengingatkan agar pemimpin baru tidak elitis atau anti-kritik, melainkan tampil sebagai sosok negarawan yang berpikir untuk kepentingan jangka panjang, bukan sekadar lima tahun ke depan.

"Hadirkan keteladanan, pemimpin populis, tidak elitis atau anti kritik. Tampilkan sosok pemimpin negarawan, tidak hanya berfikir dan bekerja untuk kepentingan politik 5 tahunan, tapi untuk membangun peradaban demi generasi masa depan, " katanya.

Selanjutnya, jadikan Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung diapresia pada level nasional karena keberhasilannya mengatasi masalah-masalah kemiskinan, pembangunan manusia, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan prestasi-prestasi kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, ada beberapa masukan kepada pemimpin baru tersebut: pertama jelasnya, pastika janji-janji kampanye telah terintegrasi kedalam perencanaan pembangunan selama 5 tahun kedepan.

Kemudian segara memeriksa kesehatan birokrasi pemerintah Provinsi Lampung, diagnosis penyakit-penyakit dalam tubuh birokrasi dan lakukan reformasi total didalamnya.

"Sebab, birokrasi yang sakit akan menjadi beban bagi kepemimpinan baru dalam rangka menunaikan janji-janji politiknya kepada rakyat," tegas Dedy.

Selanjutnya, sehatkan APBD, lakukan pemeriksaan seluruh item-item dalam tubuh APBD, bersihkan kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber kebocoran dan pemborosan serta lahan korupsi. Pastikan APBD telah berpihak untuk kepentingan rakyat.

Lalu lakukan pertemuan konsolidasi dengan seluruh bupati dan walikota se-Lampung untuk membangun komitmen dan gerak sinergis membangun Lampung.

"Terakhir mengundang seluruh mitra strategis dari kalangan masyarakat sipil dan dunia usaha untuk bekerja membangun Lampung," tandasnya. (*)