Kupastuntas.co, Lampung Barat - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mencatat adanya penurunan signifikan terhadap jumlah warga yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan data resmi, pada tahun 2023 terdapat 134 orang warga Lampung Barat yang bekerja ke luar negeri, sementara pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 78 orang, sehingga terjadi penurunan sebanyak 56 orang.

Plt Kepala Disnaker Lampung Barat, Sri Wiyatmi, mengatakan pihaknya masih melakukan analisis untuk mengetahui secara pasti penyebab menurunnya minat warga menjadi PMI.

"Memang ada penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2023 ke 2024. Faktor penyebabnya masih kami analisis lebih lanjut," ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (5/5/2025).

Sri menjelaskan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kini telah berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan regulasi terbaru yang ditetapkan pemerintah.

Namun, dari sisi demografi, mayoritas PMI asal Lampung Barat masih didominasi oleh perempuan, khususnya ibu rumah tangga yang sudah menikah.

"Kebanyakan PMI dari Lampung Barat adalah perempuan, khususnya ibu-ibu yang sudah menikah. Mereka memilih bekerja ke luar negeri untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga," jelasnya.

Ia menuturkan, ada dua kecamatan yakni Suoh dan Bandar Negeri Suoh, yang menjadi daerah dengan jumlah pengirim PMI terbanyak di Lampung Barat. Negara tujuan favorit pekerja migran dari daerah ini masih didominasi oleh Taiwan.

Adapun sektor pekerjaan yang paling banyak digeluti adalah perawatan lansia (caregiver) dan pekerjaan rumah tangga.

"Upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan dalam negeri menjadi daya tarik utama. Selain itu, proses penempatan ke Taiwan juga lebih terjamin melalui PJTKI resmi," tambah Sri.

Hingga April 2025 tercatat sebanyak 27 warga Lampung Barat telah diberangkatkan sebagai PMI. Disnaker memperkirakan jumlah ini masih akan bertambah hingga akhir tahun, meskipun kemungkinan besar tidak akan melebihi angka pada tahun 2024.

"Kalau dilihat dari tren saat ini, kemungkinan besar tidak akan melebihi angka tahun 2024. Namun, kami tetap memantau perkembangannya," ujarnya.

Meski jumlah PMI asal Lampung Barat cukup signifikan, Disnaker setempat belum memiliki kerja sama khusus dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI maupun pemerintah daerah lain terkait program penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Penempatan PMI selama ini lebih banyak difasilitasi oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi di Provinsi Lampung.

"Selama ini, proses penempatan lebih banyak dilakukan melalui PJTKI. Kami dari Disnaker lebih fokus pada pendataan dan pembekalan sebelum pemberangkatan," terang Sri.

Menurutnya, ada beberapa faktor utama yang mendorong warga Lampung Barat memilih untuk menjadi pekerja migran, antara lain keterbatasan lapangan kerja lokal, tingginya upah di luar negeri, serta keinginan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga.

"Banyak dari mereka yang sebelumnya hanya bekerja serabutan di kampung, akhirnya memilih jadi PMI karena penghasilannya lebih menjanjikan," katanya.

Ia mengaku, pihaknya telah memberikan pelatihan dasar bagi calon PMI, termasuk pelatihan bahasa dasar, pengenalan budaya kerja di negara tujuan, serta hak-hak pekerja yang harus mereka ketahui.

Namun demikian, Sri mengakui bahwa upaya perlindungan hukum bagi PMI masih perlu ditingkatkan. "Kami berkoordinasi dengan BP2MI untuk memastikan PMI kami mendapatkan haknya secara penuh," tegasnya.

Ia menuturkan, kedepan Disnaker berencana memperkuat sosialisasi serta pendampingan terhadap calon pekerja migran, agar mereka terhindar dari risiko penipuan, kekerasan, atau praktik perdagangan manusia.

Selain itu, pihaknya juga mendorong terciptanya peluang kerja lokal yang lebih layak di Lampung Barat agar ketergantungan terhadap pekerjaan luar negeri dapat dikurangi.

"Kami juga mendorong agar ada peluang kerja lokal yang lebih baik, sehingga warga tidak selalu bergantung pada pekerjaan di luar negeri," pungkas Sri Wiyatmi. (*)