Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Masyarakat yang mengikuti pemutihan pajak tahun 2025 di UPTD wilayah 2 Samsat Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, keluhkan pembayaran premi pokok Jasa Raharja.

Salah seorang wajib pajak bernama Komang asal Kecamatan Way Panji mengatakan, belum mengetahui jika pembayaran premi Jasa Raharja tetap berlaku.

"Belum. Pemutihan semua seharusnya sesuai arahan pak Gubernur," ujar Komang, saat ditemui di Kantor UPTD Samsat Kalianda, Senin (5/5/2025).

Dalam premi Jasa Raharja yang tertera pada STNK sepeda motor miliknya, juga masih tercantum denda yang kabarnya masuk dalam pemutihan.

"Kaget, tidak dijelasin tidak ada omongan dari petugas," sambungnya.

Komang mengaku, sengaja memanfaatkan program pemutihan pajak apalagi sepeda motor miliknya sudah mati pajak 6 tahun lamanya. Meski harus rela mengantri 4 jam lebih.

"Ngantri dari jam 6 baru selesai sekarang jam 10.45 WIB," kata dia.

Komang berharap, petugas bisa membantu memperlancar proses bagi masyarakat yang sedang mengikuti program pemutihan pajak di  UPTD Samsat Kalianda.

"Ya dipermudah lah mengurus Jasa Raharja-nya," pintanya.

Sementara, Penanggungjawab Jasa Raharja Lampung Selatan, Hendro Aji menyampaikan dukungan terhadap program pemutihan lewat pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

"Sesuai keputusan Direksi, kita tidak mengikuti secara utuh ketentuan dari Gubernur Lampung soal pemutihan pajak kendaraan. Jasa Raharja memberikan dukungan dengan membebaskan denda," ujarnya.

Disamping itu, Jasa Raharja juga masih menerapkan premi yang tidak dibayar oleh wajib pajak pada tahun-tahun yang telah lewat.

"Ketentuan Direksi, pokok premi tidak dihapuskan hanya denda sebanyak-banyaknya 5 tahun, dalam artian, 1 tahun berjalan dan 4 tahun tunggakan," jelas Hendro Aji.

Hendro Aji merincikan, menurut Undang-undang nomor 33 dan Undang-undang nomor 34 tahun 1964, premi kecelakaan bersifat gotong-royong.

"Jadi, semangatnya gotong royong yang dikelola Jasa Raharja untuk menyantuni korban kecelakaan dan dibayarkan oleh masyarakat," urainya.

Mengacu Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 16/PMK.010/2017 tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas diterapkan.

- Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.

- Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp20.000.

- Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp32.000.

- Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp80.000.

- Pick-up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp140.000.

- Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp70.000.

- Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp150.000.

- Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1600 cc sebesar Rp87.000. (*)