Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Hingga 31 Maret 2025, jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) di Lampung tercatat mencapai 97.687 siswa.

Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin mengatakan, jumlah penerima manfaat MBG tersebut berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, hingga SMP, serta santri pondok pesantren kecil di seluruh kabupaten/kota.

“Cakupan ini diproyeksikan akan terus bertambah seiring penyempurnaan sistem pendataan dan perluasan area layanan,” ungkap Dody melalui keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (6/5/2025).

Untuk mendukung kelancaran program, menurutnya saat ini telah tersedia 34 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung.

SPPG berperan sebagai pusat operasional penyediaan dan distribusi makanan bergizi, dilengkapi dengan fasilitas dapur, penyimpanan, dan tenaga pengolah makanan.

“Dalam pelaksanaannya, unit SPPG juga diharapkan bersinergi dengan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan segar dan berkualitas, sehingga program MBG dapat sekaligus memberi dampak ekonomi positif di tingkat komunitas,” tuturnya.

Dody menyebut program prioritas nasional MBG di Provinsi Lampung telah memasuki bulan keempat implementasinya dan menunjukkan perkembangan progresif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Program ini diharapkan berperan dalam mendukung aktivitas belajar siswa dan beberapa kaum rentan, memperkuat ketahanan fisik, dan mendorong tumbuh kembang yang optimal melalui akses rutin terhadap makanan bergizi,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyebut belum semua satuan pendidikan di Provinsi Lampung mendapatkan program MBG.

Thomas mengatakan, baru ada beberapa sekolah di yang mendapatkan program MBG. "MBG yang didistribusi ke sekolah secara rutin kalau di catatan kami baru beberapa. Tapi nanti kita update ulang apakah memang ada yang terbaru," kata Thomas, Jumat (25/4/2025).

Thomas mengaku, pihaknya hanya diminta untuk menyiapkan data. Sementara untuk penyaluran makanan semua dilakukan oleh SPPG hingga Mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

"Karena memang kita hanya diminta untuk mendukung data siswa sasaran. Sementara untuk pelaksanaannya kan punya lokus sendiri, kita hanya menyiapkan data," kata Thomas.

Ia mengungkapkan, ada beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya program MBG di Lampung. Salah satunya adalah pelaku UMKM yang sulit untuk menjadi mitra BGN.

"Kendala kalau dilihat UMKM nya atau pengelola dapurnya ini kesulitan menjadi Mitra BGN. Karena memang kriterianya ada banyak seperti punya tempat masak sendiri hingga memiliki karyawan," paparnya.

Selain itu, pelaku UMKM yang ingin menjadi Mitra BGN juga harus memiliki modal awal. Karena pemerintah baru akan menggantinya setelah program tersebut berjalan.

"UMKM juga harus punya biaya operasional awal karena ini jalan dahulu baru dibayar, dan ini bayarnya tidak setiap hari. Sehingga untuk jalan di hari berikutnya harus memiliki modal," jelasnya.

Menurut Thomas, pihak sekolah dan siswa sangat mendukung adanya program MBG. Namun, untuk sekolah elit perlu dilakukan penyesuaian untuk menu yang diberikan.

"Sekolah dan siswa sendiri ini sangat mendukung banget. Tapi mungkin ada sekolah elit yang mungkin jadi pertimbangan kedepan, khawatirnya menunya tidak cocok dengan mereka," ungkapnya. (*)