Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Langkah tegas yang dilakukan Polda Lampung bersama TNI dalam memberantas aksi premanisme di Provinsi Lampung mendapat dukungan penuh dari DPRD Provinsi Lampung.

Anggota Komisi I DPRD Lampung, Budiman AS, menyebut pemberantasan premanisme sangat penting demi menjaga ketertiban dan rasa aman masyarakat.

"Saya mengapresiasi langkah Polda Lampung dan jajaran TNI yang telah bergerak cepat dalam menindak tegas aksi-aksi premanisme. Ini menunjukkan negara hadir dalam menjamin keamanan masyarakat," ujar Budiman saat dikonfirmasi, Selasa (13/5/2025).

Menurutnya, penangkapan ratusan pelaku premanisme dalam beberapa waktu terakhir adalah bukti keseriusan aparat dalam menegakkan hukum dan memberantas aksi-aksi yang meresahkan masyarakat.

Namun, Budiman mengingatkan bahwa penindakan tidak cukup dilakukan hanya di permukaan.

"Pemberantasan premanisme ini tidak boleh hanya sebatas razia atau penangkapan. Harus ada langkah preventif dan pendekatan sosial untuk mencegah tumbuhnya bibit-bibit premanisme baru sejak dini," katanya.

Baca juga : Pengamat Hukum UBL Apresiasi Langkah Tegas Polda dan TNI Berantas Premanisme di Lampung

Ia pun memberikan sejumlah masukan kepada aparat dan pemerintah daerah. Salah satunya adalah memperkuat peran pemerintah di tingkat kelurahan dan desa dalam deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.

"Koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda perlu diperkuat. Mereka bisa menjadi mitra strategis dalam mencegah berkembangnya kelompok-kelompok yang melakukan aksi premanisme," jelas politisi Partai Demokrat ini.

Budiman juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menilai, banyaknya aksi premanisme tidak lepas dari tekanan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Maka menurutnya, lapangan pekerjaan harus diperluas oleh pemerintah.

"Pemerintah perlu hadir memberikan solusi, seperti pelatihan kerja, pembinaan UMKM, dan program padat karya. Kalau ekonomi masyarakat terangkat, tentu keinginan untuk ikut-ikutan jadi preman bisa ditekan. Lapangan pekerjaan harus dibuka selebar lebarnya," tandasnya.

Ia juga meminta agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam menindak pelaku premanisme.

"Semua yang melanggar hukum harus diproses, tanpa pandang bulu. Ini penting agar masyarakat percaya terhadap penegakan hukum," tutupnya. (*)