Kupastuntas.co, Lampung Tengah – Anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Partai Gerindra, Nuriyah, meminta agar proses pembentukan Koperasi Merah Putih di desa-desa tidak dicampuri oleh pihak berkepentingan, termasuk pejabat pemerintah maupun elit lokal.

Menurut Nuriyah, saat ini seluruh desa dan kelurahan di Lampung Tengah tengah melaksanakan Musyawarah Khusus Kampung untuk membentuk koperasi baru sebagai bagian dari program nasional Koperasi Merah Putih.

"Saya tegaskan, jangan ada intervensi dalam proses pembentukan koperasi. Biarkan masyarakat yang menentukan pengurusnya sendiri secara musyawarah. Ini koperasi rakyat, bukan milik kelompok tertentu," kata Nuriyah saat ditemui pada Rabu (14/5/2025).

Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan ekonomi melalui koperasi berbasis desa. Di Lampung Tengah, gerakan ini mulai berjalan aktif desa dan kelurahan.

Nuriyah menyebut koperasi ini akan menjadi solusi ekonomi masyarakat karena mencakup usaha simpan pinjam, logistik, pergudangan, hingga usaha mikro. Menurutnya, koperasi ini juga berpeluang menyerap banyak tenaga kerja, khususnya lulusan sarjana yang masih menganggur.

"Sistem simpan pinjam di koperasi ini tidak pakai agunan, bunganya juga kecil. Ini bisa menjadi penyeimbang terhadap maraknya pinjaman online ilegal," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengurus koperasi harus berasal dari desa setempat, dibuktikan dengan KTP, dan tidak boleh berasal dari unsur aparatur desa.

"Aparatur desa tidak boleh masuk dalam kepengurusan. Ini aturan yang harus ditegakkan agar koperasi benar-benar murni dikelola masyarakat," tegasnya.

Diketahui, program Koperasi Merah Putih ini akan dikuatkan dengan regulasi nasional dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Rencananya, peluncuran resminya akan dilakukan pada Hari Koperasi 2025 mendatang.

"Harapan saya, biarkan koperasi ini tumbuh dari bawah. Jangan diulang pola lama yang penuh tekanan dan titipan. Ini momentum kebangkitan ekonomi desa," pungkas Nuriyah. (*)