Kupastuntas.co, Tanggamus  - Unggahan video kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Tanggamus ke BKPSDM Provinsi Lampung yang viral di media sosial, Kamis (15/5/2025), memicu gelombang reaksi keras dari Forum Honorer R2 dan R3 Tanggamus. Mereka menuntut klarifikasi dan permohonan maaf atas pernyataan yang dianggap mendiskreditkan para tenaga honorer.

Dalam video berdurasi 4 menit 30 detik yang tersebar luas di TikTok, pernyataan salah satu anggota Komisi III DPRD Tanggamus, Irsi Jaya, menuai kritik tajam.

Wakil Ketua Forum Honorer, Budi Wibowo, menilai pernyataan tersebut menyudutkan para pegawai honorer yang selama ini tengah berjuang untuk diangkat menjadi PPPK.

“Sebanyak 4.300 anggota Forum Honorer siap mendatangi gedung DPRD. Kami menuntut klarifikasi dan permohonan maaf dari Komisi III, khususnya saudara Irsi Jaya, karena ucapannya telah menyakiti perasaan kami,” tegas Budi.

Ia mempertanyakan urgensi Komisi III melakukan konsultasi kedisiplinan pegawai ke BKPSDM Lampung.

Menurutnya, hal tersebut tidak relevan dengan semangat perjuangan honorer yang saat ini tengah berada di titik krusial menuju pengangkatan.

“Kenapa kedisiplinan kami yang dipersoalkan? Apakah kami ini tidak bekerja? Justru kami sedang berjuang keras untuk bisa mendapatkan pengakuan negara lewat skema PPPK,” ujarnya.

Forum Honorer menilai pernyataan dalam video itu seolah menggiring opini bahwa tenaga honorer 'makan gaji buta', padahal kenyataan di lapangan banyak honorer yang loyal dan bekerja keras.

Menanggapi polemik tersebut, Irsi Jaya memberikan klarifikasi.

Ia menyatakan  kunjungan kerja Komisi III ke BKPSDM Provinsi Lampung sama sekali tidak bertujuan menyudutkan pihak honorer.

“Tujuan kami murni untuk memperdalam wawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, agar disiplin kerja ASN dan honorer bisa lebih baik,” jelasnya.

Menurut Irsi, dalam pertemuan itu pihaknya ingin belajar cara penanganan terhadap pegawai yang terdaftar namun tidak aktif bekerja.

Ia menekankan bahwa justru kunjungan tersebut bertujuan untuk membela honorer yang bekerja dengan sungguh-sungguh.

“Kalau ada honorer yang rajin dan disiplin, tentu mereka berhak mendapatkan keadilan. Nah, kunjungan kami ini bagian dari upaya membela mereka,” dalihnya.

Irsi juga menegaskan, DPRD Tanggamus tetap berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kedisiplinan pegawai, sejalan dengan visi Bupati Mohammad Saleh Asnawi melalui gerakan Budaya Kerja Jalan Lurus.

“Kami tidak sedang mempermasalahkan keberadaan honorer. Kami justru ingin membantu pemkab agar anggaran gaji tepat sasaran dan pegawai yang benar-benar aktif mendapat apresiasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Forum Honorer tetap menyuarakan desakan mereka. Mereka menilai klarifikasi lisan belum cukup, dan mendesak adanya permintaan maaf terbuka dari pihak DPRD Tanggamus sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap ribuan tenaga honorer yang merasa terlukai. (*)