Kupastuntas.co, Metro - Rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kota Metro akhirnya mulai memasuki tahap pelaksanaan. Namun, di balik kabar baik ini, kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengarah kepada kinerja dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Metro.

Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang dinilai lamban dan kurang tanggap dalam menghadapi banjir yang melanda sejumlah wilayah pada Senin (26/5/2025) kemarin menjadi sorotan dewan.

Anggota DPRD Kota Metro dari Dapil Metro Barat dan Selatan, A. Cahyadi Lamnunyai, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama tokoh masyarakat dan pamong setempat telah melakukan sosialisasi intensif terkait penanganan banjir.

Ia menegaskan bahwa pembangunan akan segera dimulai setelah proses pemeliharaan peralatan oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) selesai.

“Beberapa waktu lalu pihak balai telah meminta bantuan kepada kami terkait dengan teknis di lapangan. Saat ini tinggal menunggu prepare alat-alat. Setelah maintenance selesai, balai besar langsung turun dan memulai pembangunan. Secara teknis mereka yang akan menangani dari hulu hingga hilir,” kata Yadi saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Selasa (27/5/2025).

Menurutnya, DPRD berperan sebagai fasilitator dalam komunikasi antara Pemkot Metro dan BBWS. Namun di luar persoalan teknis pembangunan, Yadi mengingatkan agar aspek tanggap darurat dan pascabencana juga harus menjadi prioritas serta di sinilah kritik tajam diarahkan pada Dinsos dan Dinkes.

Pria yang akrab disapa Kanjeng Yadi itu menyesalkan lambannya distribusi bantuan kepada warga terdampak saat banjir terakhir terjadi.

Ia juga menyebut bahwa Dinsos terkesan tidak memiliki kesiapsiagaan dalam bentuk buffer stock atau logistik dasar.

"Saya sudah pernah sarankan agar Dinsos mengambil buffer stock dari provinsi, tapi sampai banjir terjadi, distribusi bantuan tetap tidak ada. Padahal bantuan semacam itu sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak banjir seperti kemarin,” ungkapnya.

Kritik ini mencerminkan kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa ditinggalkan ketika bencana datang. Banyak warga di kelurahan terdampak yang mengeluhkan lambatnya distribusi bantuan.

Tidak hanya Dinsos, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Metro juga dinilai kurang tanggap dalam menjalankan peran vitalnya.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, Dinkes tidak cukup proaktif dalam mengirimkan tim medis ke lokasi banjir, terutama pada fase pascabencana yang rawan terhadap penyakit menular.

“Saya minta Dinkes agar segera turun ketika banjir terjadi, dan melakukan pengecekan kesehatan masyarakat terdampak. Jangan tunggu ada korban dulu baru bergerak. Harus ada deteksi dini dan penanganan cepat,” bebernya.

Padahal, pengalaman banjir sebelumnya dapat menimbulkan tingginya risiko diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan akibat genangan air dan lingkungan yang tidak higienis.

Pembangunan infrastruktur oleh balai besar memang patut diapresiasi, namun DPRD menegaskan bahwa pemerintah Kota Metro tidak boleh hanya mengandalkan proyek teknis tanpa membenahi sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh. Koordinasi antar instansi, kesiapsiagaan logistik, serta respons kesehatan masyarakat harus dibenahi.

"Jangan sampai pembangunan selesai, tapi ketika banjir datang lagi, kita masih gagap seperti kemarin. Ini soal nyawa dan kehidupan warga. Kita butuh sistem yang tangguh, bukan sekadar proyek fisik,” tandasnya.

Dengan musim hujan yang tidak menentu dan curah hujan yang cenderung ekstrem, Kota Metro harus bergerak cepat. Warga membutuhkan lebih dari sekadar janji, mereka menuntut perlindungan nyata dari negara. (*)