Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut jika saat ini stok beras nasional yang dimiliki oleh Bulog sebanyak 3,9 juta ton dan mendekati target 4 juta ton swasembada pangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan saat hadir dalam kegiatan diskusi publik PWI Lampung dengan tema Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional di Grand Mercure, Rabu (28/5/2025).

Zulhas mengatakan, Presiden menegaskan komitmennya untuk memihak kepada rakyat melalui program swasembada pangan dan penguatan ekonomi desa.

"Tahun lalu kita masih impor 3,8 juta ton beras, sementara tahun ini kita punya stok 3,9 juta ton. Artinya, insyaallah tahun depan kita tidak impor lagi," ujarnya.

Ia mengatakan jika salah satu kendala utama yang selama ini dihadapi petani adalah birokrasi distribusi pupuk. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya petani harus mengurus hingga 600 tanda tangan hanya untuk mendapatkan pupuk.

Kini, sistem tersebut telah dipangkas melalui Peraturan Presiden (Perpres). Sehingga saat ini pupuk langsung didistribusikan dari Pupuk Indonesia ke kelompok tani (Gapoktan) sehingga tersedia sebelum masa tanam.

"Masalah selama ini ruwet, rumit, berliku-liku. Misalnya pupuk, petani butuh 600 tanda tangan jadi ini bikin lama sekarang di pangkas lewat peraturan presiden. Jadi dari Pupuk Indonesia langsung ke gapoktan jadi sebelum tanam pupuk sudah ada," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya menghargai petani melalui harga panen yang layak. Saat ini pemerintah telah memutuskan jika harga gabah berada di angka Rp6.500 per kilogram.

"Petani adalah penentu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Mereka harus dihargai dengan cara mendapatkan harga yang layak. Sekarang gabah dibeli dengan harga yang bagus  6.500," imbuhnya.

Menurut Zulhas upaya kemandirian pangan berbasis karbohidrat disebut sudah berjalan baik. Presiden optimistis pada 2026 Indonesia tak lagi mengimpor bahan pokok tersebut.

Dalam hal protein, pemerintah akan mengembangkan 2.000 hektare untuk budidaya dan perikanan tangkap. Selain itu, proyek besar senilai Rp20 triliun dialokasikan untuk pengembangan Kampung Nelayan.

"Untuk protein akan dibangun 2.000 hektare budidaya dan ikan tangkap dan kita kembangkan 20 triliun kampung nelayan. Ini juga sambil jalan komoditas lain seperti ayam dan juga sapi," katanya.

Ia juga mengatakan jika Presiden juga meluncurkan program ekonomi desa berbasis koperasi, yakni Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Total anggaran yang disiapkan untuk mendukung program ini mencapai lebih dari Rp750 triliun.

"Dimana Rp250 triliun anggaran yang akan mengalir untuk Koperasi Desa Merah Putih, Rp300 triliun melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Rp200 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis," katanya.

Unit usaha koperasi akan difokuskan pada penyediaan layanan dasar dan kebutuhan lokal, seperti pangkalan gas melon, pupuk, agen sembako, BRILink, penyewaan traktor, hingga penyaluran bantuan pemerintah.

"Koperasi ini tidak dibentuk dulu lalu dicari usahanya. Sebaliknya, kita pikirkan usaha yang dibutuhkan masyarakat, lalu bentuk koperasinya," tutupnya.

Sementara itu Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemprov Lampung, Sulpakar mengatakan, jika Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional.

Komoditas unggulan pertanian Lampung  didominasi oleh padi, jagung, dan ubi kayu, dengan pencapaian produksi padi mencapai 2,79 juta ton per tahun, menjadikan Lampung peringkat ke-2 di Sumatera dan peringkat ke-6 secara nasional.

"Produksi jagung mencapai 2,78 juta ton per tahun, menempatkan Lampung di peringkat ke-3 nasional. Produksi ubi kayu mencapai 7,90 juta ton per tahun, menjadikan Lampung sebagai produsen ubi kayu nomor satu di Indonesia," katanya.

Menurutnya data ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti bahwa Lampung adalah salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional, dan punya peran penting dalam menjamin ketersediaan bahan pangan pokok bagi jutaan rakyat Indonesia.

"Pemerintah pusat melalui Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, secara tegas menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional, tepatnya dalam butir ke-4 yaitu mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan air melalui swasembada yang berkelanjutan," katanya. (*)