Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung 2, I Ketut Suwendra, mendesak pemerintah pusat untuk segera menghentikan impor tepung tapioka.

Desakan ini disampaikan menyusul semakin terpuruknya harga singkong lokal yang menjadi komoditas utama petani di wilayahnya.

Menurut Suwendra, murahnya harga tepung tapioka dunia telah memukul harga singkong dalam negeri.

Hal ini diperparah dengan belum adanya langkah kongkret dari pemerintah untuk menyelamatkan nasib petani, meskipun keputusan di tingkat pusat dan gubernur telah lama dikeluarkan.

“Kami mendorong agar impor tapioka ini segera dikurangi bahkan dihentikan sementara. Jangan sampai petani kita menjadi tamu di negeri sendiri,” kata I Ketut Suwendra saat diwawancarai usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kantor DPD PDIP Lampung, Minggu (1/6/25).

Politisi PDI Perjuangan Lampung ini menilai, dengan menghentikan impor, maka kebutuhan dalam negeri terhadap tapioka dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Langkah ini, menurutnya, akan berdampak positif pada harga singkong di tingkat petani.

Selain itu, Suwendra juga menyoroti belum masuknya singkong dalam kategori sembilan bahan pokok. Akibatnya, komoditas ini tidak mendapatkan subsidi sebagaimana jagung dan padi. Padahal, sebagian besar petani di Dapil Lampung 2 menggantungkan hidup dari produksi singkong.

“Pemerintah belum mampu mensubsidi harga singkong seperti halnya jagung dan padi. Tapi pupuk sebenarnya sudah disubsidi dan bisa digunakan untuk singkong. Sayangnya, ini belum cukup menyelamatkan harga di lapangan,” jelasnya.

Suwendra menambahkan, salah satu upaya yang tengah didorong adalah pengembangan tepung gaplek sebagai alternatif produk turunan singkong.

Namun, ia mengakui bahwa tantangan besar masih ada pada kualitas produk lokal yang kalah saing dibandingkan produk serupa dari Thailand dan Vietnam.

“Kebutuhan dan permintaan pasar terhadap tepung gaplek itu sebenarnya ada. Tapi kualitas kita belum mampu bersaing. Ini yang sedang kami dorong untuk ditingkatkan ke depan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Suwendra juga mengimbau petani untuk tidak hanya bergantung pada komoditas singkong, melihat situasi pasar global yang belum berpihak.

Di sisi lain, ia mendorong agar pabrikan-pabrikan besar di sektor pengolahan singkong aktif menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka, salah satunya dengan menyediakan bibit singkong unggul dan membina petani agar hasil produksi lebih berkualitas.

Sebagai anggota DPR RI yang membidangi pertanian, Suwendra menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi petani dari dampak negatif perdagangan bebas.

“Indonesia sudah menandatangani perjanjian perdagangan bebas. Tapi itu tidak berarti kita harus membiarkan produk luar menekan petani kita sendiri. Negara harus hadir,” tutupnya. (*)