Kupastuntas.co, Lampung Utara - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola keuangan daerah yang baik, dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024 dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., CSFA, ACPA, CA, Ak., kepada Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., dalam acara resmi yang digelar di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (26/5/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Hamartoni menyampaikan bahwa capaian opini WTP ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara tertib, taat aturan, serta transparan dan akuntabel.

"Opini WTP ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga amanah besar yang harus dijaga bersama. Ini adalah cerminan dari upaya kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab," ujar Hamartoni.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung yang telah menyelesaikan laporan keuangannya secara tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Kami mengapresiasi upaya dan komitmen seluruh pemerintah daerah yang terus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ini penting untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," tegas Nugroho.

Acara penyerahan LHP LKPD ini turut dihadiri oleh para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, ketua dan pimpinan DPRD, serta jajaran pejabat struktural dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berdaya saing tinggi. (**)