Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan jika beberapa program kerja utama yang masuk kedalam 100 hari kerja telah berjalan di lapangan.

Menurutnya, program kerja yang masuk ke dalam 100 hari kerja tersebut seperti perbaikan jalan, bantuan drayer kepada petani, bantuan pupuk organik cair hingga pelatihan vokasi.

"Untuk perbaikan jalan kita sudah running sudah jalan semua, bantuan drayer sudah jalan, pupuk organik cair sudah jalan, vokasi sudah berjalan. Ya sudah berjalan semua," kata dia, saat dimintai keterangan, Rabu (4/6/2025).

Ia mengatakan jika masyarakat diminta untuk bersabar sembari menunggu program kerja yang masuk kedalam 100 hari kerja tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Tinggal kita tunggu saja manfaat nya untuk desa dibeberapa bulan kedepan," singkatnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan jika Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza terus mendorong percepatan pembangunan melalui berbagai program prioritas dalam 100 hari kerja.

Fokus utama diarahkan pada penguatan ekonomi desa, transformasi sektor pertanian, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur dan kesehatan.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah meluncurkan layanan Samsat Digital Drive Thru yang kini tersedia di depan Kantor Gubernur Lampung dan Perpustakaan Daerah.

"Inovasi ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan lebih cepat dan praktis," kata dia.

Selain itu Gubernur juga tengah mempersiapkan peluncuran platform Lampung In pada 15 Juni mendatang. Platform ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi kanal pengaduan masyarakat.

Setiap laporan masyarakat yang masuk akan langsung terhubung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Jika pengaduan berada dalam wewenang pemerintah kabupaten atau kota, maka akan diteruskan ke daerah masing-masing.

"Platform ini juga untuk masyarakat memberikan laporan atau pengaduan kepada Pemprov Lampung. Kalau aduan menjadi ranah pemerintah kabupaten/kota maka akan kita teruskan dan ini akan terkoneksi dengan perangkat daerah," tuturnya.

Dalam bidang ekonomi desa, Pemerintah Provinsi Lampung membangun ekosistem ekonomi berbasis desa dengan mendorong hilirisasi produk pertanian.

Hingga saat ini, sebanyak 24 unit drayer telah diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen. Ia mengatakan saat ini rata-rata produksi padi masih berkisar di angka 5,2 ton per hektare, padahal potensinya bisa mencapai 10 ton per hektare.

Selain menyediakan sarana prasarana, pemerintah juga memberikan pelatihan agar petani mampu memproduksi pupuk sendiri, sehingga tidak tergantung pada pupuk kimia yang harganya tinggi dan berdampak negatif terhadap kualitas tanah.

"Penggunaan pupuk kimia itu dapat menurunkan kualitas tanah makanya pak gubernur memberikan edukasi dengan pemberdayaan masyarakat agar petani bisa membuat pupuk sendiri yaitu pupuk organik cair. Sehingga petani tidak tergantung dengan pupuk kimia apa lagi kalau tidak mendapatkan subsidi ini mahal bisa 3 kali lipat dari harga subsidi," sambungnya.

Selain itu, program 100 hari kerja juga menyasar penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selama ini, BUMDes hanya diberikan pelatihan manajemen dan keuangan.

Namun kini, Pemprov Lampung menggandeng berbagai organisasi masyarakat dan mitra strategis untuk mendampingi BUMDes dalam memperluas usaha dan membuka akses pasar.

Penandatanganan kerja sama antara BUMDes dengan pihak swasta seperti TVS Motor, Baznas, dan Bulog telah dilakukan. Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan akses pasar yang selama ini menjadi tantangan BUMDes dalam mengembangkan usahanya.

"Pak gubernur juga melakukan penguatan terhadap BUMDes karena selama ini BUMDes hanya dilatih manajemen. Sekarang bekerjasama dengan organisasi masyarakat BUMDes ini didampingi untuk memperluas bisnis nya dengan membuka hubungan dengan mitra bisnis," kata dia.

Sementara pelayanan publik di desa terus diperkuat melalui pengembangan sistem informasi desa berbasis program Smart Village.

Program ini memungkinkan seluruh data dan pelayanan dapat dimulai dan dikelola dari tingkat desa. Pemprov juga membenahi infrastruktur desa melalui perbaikan jalan lingkungan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK).

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menjalankan pelatihan vokasi dalam program terpadu Desaku Maju.

Pelatihan ini menyasar masyarakat desa, dengan 50 persen peserta berasal dari rumah tangga miskin (desil 1). Pelatihan difokuskan pada keterampilan yang mendukung pengembangan ekonomi desa seperti teknik listrik, pengelasan, serta keahlian lain yang relevan untuk mendukung hilirisasi produk di desa.

"Kemarin melalui program terpadu desa ku maju kita lakukan pelatihan vokasi untuk masyarakat desa. Tema pelatihan adalah keterampilan yang akan dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi desa seperti listrik, mengelas kemudian kemampuan lain yang dibutuhkan ketika kita membangun hilirisasi di desa," jelasnya.

Kolaborasi dengan lembaga keuangan juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. OJK telah meresmikan program Desa Perkasa, Bank Indonesia turut mengembangkan Desa Digital, sementara Bank Lampung menghadirkan program Smart Village.

Di bidang kesehatan, Gubernur mendorong pembangunan rumah sakit di wilayah Pesisir Barat dan Tulang Bawang Barat guna memastikan akses layanan kesehatan yang merata hingga ke daerah terpencil.

"Jadi program 100 harinya sudah kita mulai selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana desa yang memiliki potensi sektor pertanian kita dorong ke hilirisasi nya di desa sehingga nilai tambahnya untuk masyarakat," tuturnya.

Dalam aspek sosial keagamaan, Pemprov Lampung menunjukkan kepedulian kepada jamaah haji dengan memberikan uang saku sebesar Rp1 juta per orang sebagai bentuk dukungan logistik dan moril.

Dengan memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di perkotaan, namun benar-benar tumbuh dari akar rumput di desa.

"Fokus ke depan adalah mendorong desa-desa potensial untuk mengembangkan sektor pertanian ke arah hilirisasi, sehingga nilai tambahnya langsung dinikmati masyarakat desa," tutupnya. (*)