Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai melakukan seleksi terhadap calon siswa yang akan mengisi Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026 atau pada Juli 2025 mendatang.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan, seluruh Forum Koordinasi Pendamping (Forkop) Program Keluarga Harapan (PKH) telah mengusulkan calon siswa yang masuk kedalam kriteria.

"Besok kita akan melakukan seleksi ke calon siswa yang sudah di rekrut oleh Forkap PKH dan itu nanti Forkap akan paparkan biodata dari masing-masing calon siswa," kata Aswarodi, saat dimintai keterangan, Selasa (10/6/2025).

Aswarodi mengatakan jika Pemprov Lampung menyiapkan tiga rombongan belajar (rombel) dengan jumlah 75 siswa. Selain itu pihaknya juga akan menyiapkan 8 siswa sebagai cadangan.

"Ada tiga rombongan belajar terdiri dari 75 siswa, nanti kita juga siapkan 8 siswa sebagai cadangan. Sehingga kita akan coba lihat yang paling layak dan cadangan nya nanti akan kita tetapkan," tegasnya.

Aswarodi mengatakan jika nantinya Kementerian Sosial akan melakukan penandatanganan perjanjian pinjam pakai dengan Pemprov Lampung.

"Nanti akan ada perjanjian pinjam pakai lahan Kota Baru ke Kementerian Sosial atau hibah dan akan segera di agendakan dan ini sedang tunggu jadwal," tegasnya.

Aswarodi memastikan jika program Sekolah Rakyat sepenuhnya didanai oleh pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran.

"Tidak ada alokasi dari APBD, jadi program Sekolah Rakyat ini seluruh pembiayaan nya di suport oleh APBN. Jadi full semua dari pusat," kata dia.

Sebelumnya ia menjelaskan jika Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berbasis asrama dan diperuntukkan bagi orang miskin, sehingga siswa yang masuk kategori masuk ke dalam keluarga miskin.

"Karena sekolah rakyat adalah program pendidikan berbasis asrama dan diperuntukkan untuk orang miskin terutama yang berada di desil 1 atau 2 atau miskin eksterm. Jadi kriteria nya adalah anak yang masuk kedalam DTSN," katanya.

Selain harus masyarakat miskin, para calon siswa juga akan dilakukan pemeriksaan kesehatan guna memastikan para siswa benar-benar sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran selama di Sekolah Rakyat.

"Nanti akan ada cek kesehatan jadi setelah mereka ditetapkan sebagai calon siswa maka akan dilakukan cek kesehatan untuk memastikan  benar-benar sehat. Kemudian ada dukungan dari orang tua yang mengizinkan anaknya tinggal di asrama," paparnya.

Sementara itu, untuk tenaga pendidikan Kementerian Sosial telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyiapkan para guru.

"Untuk guru Kementerian Sosial telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dikdasmen akan menginstruksikan ke Dinas Pendidikan untuk menyiapkan dewan guru. Kemungkinan nanti akan memanfaatkan guru yang sudah ada," kata dia.

Sedangkan untuk bangunan permanen Sekolah Rakyat yang berada di Kota Baru rencananya akan mulai dibangun pada bulan Juli.

"Bangunan di Kota Baru masuk ke klasifikasi 1B tahun ini dan presiden menargetkan 100 sekolah. Dan kita insyaallah masuk di 100 itu dan kita sedang berjuang agar Sekolah Rakyat mulai pelaksanaan di Juli," pungkasnya. (*)