Kupastuntas.co, Way Kanan - Berbagai polemik terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari menu makanan hingga minimnya pengawasan oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Salah satunya terjadi di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, tepatnya di Yayasan Cahaya Lawongan.

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa sekolah mengeluh terkait menu yang dianggap kurang layak, seperti mie dan nasi goreng.

Selain itu, SPPI juga dinilai minim dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas di Dapur Umum.

Saat tim menyambangi Kantor Dapur Umum Bhakti Negara pada pukul 10.31 WIB, Rabu (11/6/2025), terlihat tidak ada satu pun petugas SPPI di dapur.

Sementara itu, aktivitas pencucian ompreng (wadah makan) masih berlangsung dengan ruang dapur yang terbuka dari samping.

Bahkan, pencucian ompreng dilakukan di pinggir jalan gang yang berada di samping dapur umum.

Selain itu, papan plang nama yayasan juga tidak terlihat di area dapur umum ini.

Terlihat pula pekerja (sopir) dapur umum masuk ke ruangan yang seharusnya steril, namun masih menggunakan sepatu yang dipakai di luar ruangan.

Menurut salah satu kepala sekolah dasar negeri di Kecamatan Baradatu yang enggan disebutkan namanya, pihak sekolah pernah menerima menu makanan berupa mie dan nasi goreng.

"Pada tanggal 16 Mei 2025 dan 28 Mei 2025, dua kali kami mendapat menu mie. Yang pertama mie kuning dan yang kedua mie putih," ujarnya, saat dikonfirmasi di sekolahnya, Rabu (11/6/2025).

Sementara itu, SPPI Dapur Umum Bhakti Negara, Routhun, menyebutkan bahwa menu tersebut masih dianggap layak.

"Mie juga nggak setiap hari. Kemudian mie itu juga dari operasional bulan Maret. Kami hanya menggunakan mie sekali, kami buat sendiri. Mie juga kan pengganti karbohidrat. Kalau mie, nggak ada masalah sih," ujarnya saat ditemui di Dapur Umum, Rabu (11/6/2025).

Namun, saat ditanya terkait bahan pembuatan mie tersebut, ia mengaku tidak tahu pasti.

"Terbuat dari tepung, ahli gizi yang lebih paham. Setahu saya dari tepung terigu," ucapnya.

Saat ditanya soal pengawasan SPPI di dapur, ia menyebutkan bahwa sudah ada penanggung jawab di tiap bidang, meskipun secara ideal SPPI seharusnya melakukan pengawasan langsung.

"Di setiap tim itu kami tunjuk PJ atau penanggung jawab. Jadi, di situlah tugas dan fungsi PJ untuk mengawasi," paparnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengantar makanan ke sekolah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

Namun, ruang penyimpanan makanan di dalam mobil terbuat dari kayu, bukan stainless steel.

"Dari BGN sendiri, berdasarkan juknis yang ada, kendaraan itu harus tertutup, bersih, dan aman. Selama ini nggak ada kendala," katanya. (*)