Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Kelangkaan solar subsidi kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Antrean panjang kendaraan, terutama truk logistik dan kapal nelayan, terlihat di berbagai SPBU, termasuk di daerah pesisir seperti Kalianda, Krui, dan beberapa titik di Bandar Lampung.

Pengamat ekonomi dari Universitas Lampung (Unila), Prof. Nairobi, menilai bahwa persoalan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan, serta kinerja distribusi dan pengawasan yang belum optimal.

“Permintaan meningkat tajam pascapandemi, terutama di sektor pertanian, perikanan, transportasi, dan komoditas seperti kopi, lada, serta kelapa sawit. Namun, kuota yang disalurkan pemerintah melalui Pertamina belum tentu mencukupi kebutuhan riil, apalagi di daerah-daerah dengan medan geografis yang menantang,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).

Ia mencontohkan wilayah seperti Tanggamus dan Pesisir Barat, yang kerap mengalami keterlambatan pasokan karena infrastruktur jalan yang belum memadai. Ketergantungan pada kilang utama seperti Kilang Cilacap juga membuat distribusi BBM rentan terganggu jika ada masalah teknis.

Lebih lanjut, Prof. Nairobi menyoroti masalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran solar subsidi. Menurutnya, banyak kendaraan non-prioritas seperti truk tambang dan generator industri yang turut menikmati subsidi, sehingga mengurangi alokasi bagi nelayan dan petani yang seharusnya menjadi penerima utama.

“Celakanya, lemahnya verifikasi di lapangan membuat kendaraan yang tak berhak tetap bisa mendapatkan solar subsidi. Bahkan, ada indikasi penimbunan untuk dijual kembali di pasar gelap dengan harga lebih tinggi,” tegasnya.

Faktor eksternal juga turut memperburuk situasi, seperti kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah, yang mendorong pemerintah melakukan pembatasan subsidi demi menjaga stabilitas fiskal.

Prof. Nairobi memperingatkan bahwa kelangkaan ini bisa berdampak luas terhadap perekonomian daerah. Nelayan tak bisa melaut, distribusi barang terhambat, dan biaya logistik melonjak. Jika berlarut, kondisi ini dapat memicu kenaikan harga komoditas dan inflasi lokal di sejumlah kabupaten/kota di Lampung.

“Kalau ini terus dibiarkan, bisa mengganggu rantai pasok dan menekan daya beli masyarakat. Pemerintah harus segera memperbaiki sistem distribusi dan memperketat pengawasan BBM subsidi,” tandasnya. (*)