Kupastuntas.co, Way Kanan - Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Kabupaten Way Kanan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) turun dan mengecek Dapur Umum Bhakti Negara yang kini tengah mengalami polemik.

Ketua Bara JP Kabupaten Way Kanan, Iparia Rahmat mengatakan, DPRD setempat harus melakukan peninjauan dan pengecekan kembali terhadap aktivitas yang ada di Dapur Umum Bhakti Negara.

"DPRD Kabupaten Way Kanan, khususnya anggota dewan dari dapil setempat, seharusnya melakukan kunjungan dan pengecekan di dapur Bhakti Negara, terutama terkait kelayakan dapur untuk beroperasi dalam program MBG,” ujarnya, Kamis (12/6/2025).

Ia juga menyayangkan jika prosedur pencucian ompreng dilakukan di pinggir jalan.

"Kami menyayangkan hal ini, apalagi ompreng yang seharusnya menjadi wadah makan dalam program MBG harus dicuci di pinggir jalan, yang tentunya proses ini tidak higienis. Belum lagi pekerja masuk ke ruangan yang seharusnya steril, tapi malah mengenakan sepatu dari luar,” paparnya.

Baca juga : Polemik Program MBG di Way Kanan: Minim Pengawasan Hingga Cuci Ompreng di Pinggir Jalan

Iparia menambahkan, SPPI seharusnya melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas di dapur umum.

"Hal ini tentu merupakan kelalaian dari SPPI dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas di dapur. Seharusnya SPPI lebih aktif mengawasi hal-hal seperti ini,” ucapnya.

Ia juga mempertanyakan kelayakan dapur umum tersebut dalam proses pembuatan serta pendistribusian MBG.

"Seharusnya, pemilik yayasan menyediakan tempat pencucian ompreng yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh BGN. Jika dalam kondisi seperti ini masih dianggap layak untuk beroperasi, maka program MBG yang seharusnya menopang gizi anak justru akan menimbulkan kekhawatiran terhadap makanan yang dikonsumsi anak-anak kita. Karena seharusnya ada standar higienis yang dijalankan oleh dapur, dengan pengawasan langsung dari SPPI,” jelasnya.

"Program MBG ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto dan termasuk program prioritas. Maka, sudah seharusnya ada pengawasan dari instansi vertikal, termasuk DPRD dari Dapil 4. Di Dapil 4 ini ada anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, seharusnya ia turun langsung melihat kondisi dapur ini,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, berbagai polemik muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari menu makanan hingga minimnya pengawasan oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), salah satunya terjadi di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, tepatnya di Yayasan Cahaya Lawongan.

Hingga berita ini diterbitkan, saat dimintai tanggapan terkait hal itu, Anggota DPRD Fraksi partai Gerindra di Dapil 4 (dapil dapur tersebut), Kholid Hasbana, belum memberikan respon panggilan kupastuntas.co. (*)