• Rabu, 18 Juni 2025

Usai Viral, Pemkot Metro Evakuasi ODGJ dan Kembalikan ke Daerah Asal

Rabu, 18 Juni 2025 - 11.17 WIB
235

Tim gabungan Dinsos, Satpol-PP dan Dinkes Metro saat melakukan penanganan terhadap ODGJ yang viral. Foto: Arby/Kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Metro - Usai viral perilaku Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidur di trotoar depan kantor Wali Kota Metro hingga menyedot perhatian warga dan pengguna jalan pada Selasa (17/6/2025) kemarin, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait langsung turun melakukan penanganan.

Kepala Dinsos Metro Sri Amanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah bergerak cepat melakukan penanganan dan berkoordinasi melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas Metro, Disdukcapil, hingga Satpol PP.

"Ini sebuah gambaran konkret bahwa Pemkot Metro tak menyepelekan isu kesehatan jiwa yang kerap termarjinalkan. Berbeda dengan praktik lama yang sering hanya mengamankan ODGJ secara fisik, Pemkot Metro hari ini menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi dan sistematis," kata dia kepada awak media, Rabu (18/6/2025).

Dirinya menjelaskan bahwa pihak Puskesmas Metro telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik pria tersebut, sementara tim Disdukcapil melakukan uji biometrik guna mengungkap identitas dan asal usulnya.

"Hasilnya, pria tersebut bukan warga Kota Metro melainkan tercatat sebagai penduduk Bandar Lampung. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Kota Metro masih menjadi wilayah transit atau pelarian bagi ODGJ dari daerah lain," ujarnya.

Setelah identitas pria tersebut dipastikan, Dinas Sosial Metro berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial Bandar Lampung. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pria tersebut tidak hanya dipulangkan tapi juga dirawat secara layak dan berkelanjutan.

“Kami memiliki tanggung jawab menangani setiap ODGJ yang berada di wilayah kami, meskipun bukan warga Kota Metro. Tapi tentu saja kami tetap harus mengembalikannya ke daerah asal agar bisa ditangani secara berkelanjutan,” ucapnya.

Ia menerangkan bahwa pria ODGJ tersebut telah diantar langsung oleh tim gabungan ke Bandar Lampung. Di tengah masih banyaknya kasus penelantaran ODGJ di berbagai kota, langkah cepat ini menjadi preseden baik penanganan lintas daerah dalam konteks kesehatan jiwa dan kesejahteraan sosial.

"Kami memastikan bahwa ODGJ ini sampai di tempat asalnya dengan aman, dan kami sudah berkordinasi agar dia mendapatkan layanan perawatan di sana,” terangnya.

Kehadiran ODGJ di ruang publik, terutama di titik strategis seperti kantor wali kota, sesungguhnya menyiratkan problem sosial yang lebih luas. Kota Metro, meski bukan daerah tujuan utama migrasi urban, ternyata tetap terdampak oleh arus mobilitas kelompok rentan yang tidak terdata dan tidak tertangani dengan baik oleh daerah asal mereka.

Meski kasus ini ditangani dengan sigap, pertanyaan yang mengemuka adalah, berapa banyak ODGJ lain yang belum terjangkau. Berapa yang masih hidup di sudut-sudut kota, terabaikan tanpa akses ke pelayanan medis maupun sosial.

Sri Amanto mengakui bahwa peran masyarakat tetap menjadi kunci. Ia mengimbau warga agar tidak ragu melapor jika menemukan ODGJ di sekitar lingkungan mereka.

“Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan aktif. Penanganan ODGJ bukan hanya soal ketertiban, tapi juga soal kemanusiaan,” tegasnya.

Penanganan ODGJ yang terekam dalam kasus ini tidak berhenti di satu individu. Lebih dari itu, ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Metro untuk memperkuat sistem respons darurat sosial, termasuk membangun jaringan antar daerah dan membentuk satuan tugas ODGJ yang lebih responsif.

Terlebih, fakta bahwa pria tersebut berasal dari luar kota mengindikasikan bahwa Metro belum memiliki sistem penyaringan sosial yang kuat, sebuah celah yang bisa menjadi beban sosial jangka panjang bila tidak segera ditangani.

Di tengah berbagai isu pembangunan, kasus ini menyadarkan kembali bahwa kesejahteraan sosial tidak bisa dilupakan, apalagi saat menyangkut kelompok rentan seperti ODGJ.

"Kesehatan jiwa adalah hak dasar warga negara. Kami di Pemkot Metro berkomitmen untuk menjaga nilai itu,” tandasnya.

Kini saatnya Metro tidak hanya menangani, tetapi merancang ulang arsitektur kebijakan sosialnya dengan pendekatan inklusif, lintas sektor, dan berlandaskan kemanusiaan. Sebab kota yang baik bukan hanya yang membangun trotoar dan jalan, tetapi juga yang peduli pada mereka yang tersisih di pinggir jalan. (*)