Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyebutkan sejumlah permasalahan krusial yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata di sektor kesehatan.

Mulai dari minimnya fasilitas layanan kesehatan hingga membengkaknya beban pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat yang kini harus dipikul pemerintah kota.

Menurut Asroni, hingga kini masih ada beberapa wilayah di Bandar Lampung yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Salah satu indikatornya adalah keterbatasan tenaga medis yang merata, termasuk dokter umum dan dokter gigi.

"Kita melihat masih banyak wilayah di Bandar Lampung yang kekurangan dokter umum dan dokter gigi. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya, Senin (23/6/2025).

Seperti halnya di Kemiling dan Rajabasa. Di wilayah yang jumlah penduduknya mencapai puluhan ribu itu, warga hanya bergantung pada satu puskesmas yang ada.

"Idealnya, satu puskesmas melayani maksimal 20 ribu jiwa. Tapi Kemiling dengan penduduk sekitar 80 ribu jiwa hanya memiliki satu puskesmas. Rajabasa juga sama, dengan jumlah penduduk lebih dari 60 ribu, hanya punya satu puskesmas rawat jalan,” ungkap Asroni.

Tak hanya itu, beberapa puskesmas pembantu (Pustu) dan pusat kesehatan kelurahan (Puskel) bahkan tak memiliki dokter sama sekali. Hal ini tentu berimplikasi serius terhadap kemampuan pemerintah dalam menjamin akses layanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas.

Sementara, permasalahan makin kompleks ketika kebijakan nasional mengalihkan beban pembiayaan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat dan provinsi ke pemerintah kota.

Total peserta yang kini harus ditanggung oleh Pemkot Bandar Lampung mencapai lebih dari 25 ribu jiwa.

"PBI yang sebelumnya dibiayai oleh APBN dan provinsi, sekarang dialihkan ke Pemkot. Ada sekitar 15 ribu peserta dari pusat dan 10.680 dari provinsi. Ini jumlah yang tidak sedikit,” jelasnya.

Kondisi ini menurutnya bisa menjadi beban tambahan yang cukup signifikan terhadap anggaran daerah, apalagi jika tidak disertai dengan perencanaan fiskal yang memadai.

Masalah lain yang tak kalah serius adalah tunggakan pembayaran program P2KM (Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat) yang digunakan untuk menutupi biaya perawatan warga miskin di rumah sakit pemerintah dan swasta. Hingga pertengahan 2025, total tunggakan P2KM dilaporkan telah mencapai puluhan miliar.

"Tunggakan nya kemarin itu Rp42 miliar baik ke rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Program ini sebenarnya sangat membantu masyarakat miskin, tapi selalu terkendala di aspek pembiayaan. Dimana sudah mencoba untuk melakukan pencicilan terkait pembayaran program p2km," pungkas Asroni. (*)