Kupastuntas.co, Lampung Barat - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) di Kabupaten Lampung Barat terancam ditunda.

Penundaan ini disebabkan oleh belum siap nya pemerintah daerah dalam menyiapkan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, serta belum tersedianya lahan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lampung Barat, Jaimin, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Raden Muhammad Arsyad mengatakan, lokasi awal yang diusulkan Kemensos untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau.

Namun, rencana itu terancam ditunda karena Pemkab belum memiliki kesiapan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung.

"Lokasi pertama yang ditinjau oleh Kemensos berada di Tanjung Raya. Namun karena keterbatasan anggaran Pemkab Lampung Barat untuk sarana dan prasarana pendukung, rencana pembangunan Sekolah Rakyat untuk sementara ditunda,” jelas Arsyad, Selasa (24/6/2025).

Sebagai alternatif, pemerintah daerah mengusulkan lokasi kedua di wilayah Sekuting, Kecamatan Balik Bukit. Namun, lokasi ini juga belum bisa direalisasikan karena masih terkendala kebutuhan tambahan lahan seluas dua hektare yang belum tersedia. Pemerintah daerah juga belum memiliki anggaran untuk pembebasan lahan tersebut.

"Untuk lokasi alternatif di Sekuting, pemerintah pusat meminta lahan tambahan dua hektare untuk pemusatan pembangunan gedung sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, lengkap dengan asrama. Tapi lagi-lagi, kami terkendala pada anggaran untuk pembebasan lahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan Kementerian, kebutuhan anggaran untuk pembangunan akses menuju Sekolah Rakyat di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, diperkirakan mencapai Rp20 miliar – Rp25 miliar. Anggaran tersebut meliputi pembangunan akses jalan, jembatan, listrik, air, serta sarana prasarana lainnya.

Sementara itu, untuk lokasi alternatif di kawasan Sekuting Terpadu, Kecamatan Balik Bukit, pemerintah daerah diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp6–8 miliar, dengan asumsi nilai jual objek pajak (NJOP) Rp300 ribu per meter. Arsyad menyebut, pemerintah daerah masih memiliki potensi untuk mendapatkan proyek tersebut.

"Sebenarnya kita masih berpotensi untuk mendapatkan proyek ini jika kemampuan anggaran daerah bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut. Kementerian masih memberikan waktu sebelum pembangunan dimulai, apabila pemerintah daerah menyatakan kesanggupan untuk merealisasikan kebutuhan anggaran,” jelasnya.

Menurut Arsyad, pembangunan Sekolah Rakyat tersebut merupakan program unggulan Kemensos RI untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak kurang mampu di daerah tertinggal. Namun, tanpa kesiapan dari pemerintah daerah, program tersebut tidak dapat dilanjutkan.

"Pemerintah pusat sudah sangat siap. Tapi karena ini juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan dan sarana, maka mau tidak mau harus ditunda hingga kami bisa memenuhinya,” kata dia.

Arsyad berharap, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat segera mencarikan solusi atas keterbatasan anggaran agar program pembangunan Sekolah Rakyat dapat terealisasi pada tahap berikutnya.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak Kemensos. Harapannya ada jalan keluar, entah melalui dukungan anggaran lain atau program lain yang memungkinkan pembangunan sarana pendukung bisa dilakukan,” tutupnya. (*)