Kupastuntas.co, Metro - HUT Bhayangkara ke-79 yang diperingati di Kota Metro tahun ini bukan sekadar seremoni. Ia menjadi refleksi kolektif atas kerja-kerja kepolisian yang selama ini berjuang dalam diam, bertarung melawan kejahatan dalam berbagai wajahnya seperti pencurian, narkoba, hingga korupsi uang rakyat.

Namun, dalam riuh tepuk tangan perayaan, ada pertanyaan besar yang tak boleh dilupakan, sudahkah penegakan hukum menyentuh akar persoalan korupsi yang membelit daerah ini?

Tak bisa dibantah, jajaran Polres Metro menunjukkan komitmen luar biasa dalam menekan angka kejahatan konvensional. Penangkapan pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di rumah ibadah, pembongkaran jaringan peredaran narkotika jenis sabu di lingkungan perumahan, hingga penanganan kasus kekerasan domestik yang meningkat pasca pandemi, menjadi bukti bahwa Bhayangkara di Metro tak pernah lelah berjaga.

Kinerja ini tentu patut diapresiasi. Di balik sorotan publik, para personel kepolisian bekerja dalam keheningan, melindungi warga dari bayang-bayang kriminalitas yang terus mengintai. Tak sedikit dari mereka yang harus pulang larut malam, bahkan tanpa sempat berkumpul dengan keluarga demi menjalankan tugas. Mereka layak disebut sebagai pahlawan kota ini.

Namun, dalam usia yang nyaris delapan dekade ini, harapan masyarakat terhadap Polri tak lagi cukup hanya sebatas keamanan di jalan raya atau pencegahan kriminal umum. Aspirasi publik hari ini menuntut sesuatu yang lebih fundamental, yaitu keberanian dan integritas dalam mengungkap korupsi yang merampok masa depan daerah.

Kota Metro bukan kota besar, tapi bukan berarti bersih dari praktik korupsi. Dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan keluarga tahun anggaran 2024, misalnya, menjadi alarm keras. Publik menyoroti potensi ketidakwajaran dalam realisasi anggaran lebih dari Rp500 juta, angka yang cukup besar bagi kota kecil.

Namun, hingga kini, kasus ini belum sepenuhnya terang. Penjelasan dari pihak Dinas Kesehatan dan pejabat terkait baru sebatas klarifikasi, bukan pengungkapan. Dalam konteks inilah, peran Polres Metro sangat krusial.

Tantangan terbesar institusi kepolisian saat ini bukan hanya soal mengungkap pelaku kriminal biasa, tetapi membongkar jejaring korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sudah mengakar dalam birokrasi lokal.

Masyarakat tahu, ada warisan masa lalu yang belum tuntas. Proyek-proyek yang diduga siluman, dana hibah yang diduga bermasalah, pengangkatan jabatan yang diduga sarat kepentingan, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang di balik meja pemerintahan.

Mengurai benang kusut ini tentu bukan perkara mudah. Para pelaku korupsi bukan perampok jalanan. Mereka berdasi, memiliki koneksi, bahkan berselimut kekuasaan. Namun jika Bhayangkara ingin benar-benar dicintai rakyat, inilah medan perangnya.

Momentum HUT Bhayangkara ke-79 seharusnya menjadi titik balik keberanian institusi Polri di daerah seperti Metro. Tidak ada alasan untuk takut pada tekanan politik atau intervensi kekuasaan, sebab di balik seragam itu tersemat sumpah untuk melindungi dan menegakkan hukum bagi siapa pun, tanpa pandang bulu.

Langkah-langkah awal sudah terlihat. Polres Metro dalam beberapa tahun terakhir mulai membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil, memperkuat sinergi dengan media lokal, dan mulai menyentuh kasus-kasus publik yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik. Namun langkah ini harus dilanjutkan lebih dalam dan lebih tegas.

Masyarakat Metro menanti, kapan kasus dugaan korupsi besar di lingkungan Pemkot yang diduga telah mengakar bertahun-tahun dapat benar-benar diusut tuntas. Kapan oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatan tidak hanya dipindahkan atau dinonaktifkan, tapi diproses secara hukum.

Publik butuh kepastian bahwa hukum bekerja bukan untuk melindungi elite, tapi untuk menegakkan keadilan. Di sinilah peran penting Bhayangkara hari ini. Jika polisi bisa membongkar jaringan narkoba, kenapa tidak bisa menembus lingkaran korupsi? Jika bisa menangkap pencuri motor, kenapa tidak mampu menjebloskan pencuri uang rakyat?

Di tengah segala keterbatasan sumber daya dan tekanan politik, satu hal yang tak boleh hilang dari tubuh Polri adalah integritas. Karena hanya dengan integritas, kepercayaan publik bisa dibangun, dan perubahan besar bisa dimulai.

HUT Bhayangkara ke-79 bukan sekadar soal merayakan usia. Ini tentang merefleksikan kembali apa arti menjadi Bhayangkara sejati. Penegak hukum yang tidak hanya kuat, tapi juga berani, jujur, dan berpihak kepada rakyat. Dan untuk itu, Kota Metro menaruh harapan besar pada para Bhayangkara-nya. (*)