Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Sosial membagikan bantuan 170 kursi roda bagi anak penyandang disabilitas cerebral palsy atau lumpuh layu.

Bantuan ini merupakan dukungan dari organisasi kemanusiaan internasional Global Village Foundation yang berlangsung di Sekretariat Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung (PKDL), Kamis (3/7/2025).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari implementasi Misi ke-15 Gubernur Lampung, yaitu pemenuhan hak penyandang disabilitas.

"Alhamdulillah, Bapak Gubernur sangat konsen terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas. Hari ini kita distribusikan 170 kursi roda untuk anak-anak lumpuh layu. Ini merupakan hasil kerja sama dengan Global Village Foundation," ujar Aswarodi.

Kursi roda yang diterima masih dalam bentuk belum terpasang. Proses perakitan dibantu oleh BAZNAS, termasuk untuk distribusi dari Pelabuhan Tanjung Priok ke berbagai wilayah di Lampung.

"Bantuan ini hanya memberikan kursi roda belum terpasang, kita dibantu BAZNAS untuk biaya perakitan, distribusi dari Tanjung Priok sampai Lampung. Lalu di Lampung dirakit di bantu Baznas untuk beberapa wilayah kabupaten," kata dia.

Menurut Aswarodi, pendataan awal mencatat sebanyak 340 anak penderita lumpuh layu dari 15 kabupaten/kota. Namun, setelah bantuan tiba dan informasi menyebar, angka tersebut melonjak hingga 600 anak.

"Ini biasa terjadi karena sebagian orang tua baru melapor ketika tahu ada bantuan. Setelah 170 kursi roda tahap pertama datang, muncul tambahan data. Insyaallah di bulan Oktober akan datang lagi 170 kursi roda tahap kedua," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pengusulan bantuan dilakukan secara by name by address atau berdasarkan nama dan alamat yang valid.

Pendataan awal telah diajukan seluruhnya, dan jumlah 340 itu yang kemudian diakomodir dalam dua tahap bantuan. Sisanya, 260 anak yang belum menerima bantuan sudah diusulkan dan direncanakan akan diakomodir oleh pihak Global Village Foundation pada tahun 2026.

Aswarodi juga menegaskan bahwa perhatian Gubernur terhadap penyandang disabilitas sangat tinggi. Tidak ada satu pun permohonan alat bantu yang ditolak dalam APBD.

"Kami sudah mengajukan enam permohonan bantuan kaki palsu dan insyaallah semua akan diakomodir. APBD juga mengalokasikan anggaran untuk alat bantu dengar hingga kursi roda," katanya.

Menurutnya Global Village Foundation sendiri merupakan organisasi nirlaba internasional yang fokus membantu anak-anak penderita lumpuh layu. Bantuan ke Lampung merupakan hasil dari pendekatan aktif Pemerintah Provinsi.

"Ini bukan bantuan yang datang sendiri, tapi kita yang jemput bola. Sumatera baru Lampung yang dapat. Kalau dirupiahkan, satu unit kursi roda ini nilainya sekitar enam juta rupiah," tutup Aswarodi.

Sementara itu pemerhati penyandang disabilitas Provinsi Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal, menyampaikan bahwa saat ini sudah terdata sekitar 600 penderita lumpuh layu di Provinsi Lampung.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan 15 kabupaten/kota untuk menjaring data warga yang membutuhkan bantuan serupa.

"Banyak warga yang belum tahu adanya bantuan ini. Kami berupaya menyebarluaskan informasi dan menyesuaikan kebutuhan kursi roda berdasarkan kondisi fisik masing-masing penerima. Kursi roda yang disalurkan hari ini sudah disesuaikan ukurannya dan telah melalui proses pemesanan khusus (custom)," jelas Dewi Mayang.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menghimpun keluhan serta kebutuhan warga secara langsung.

Kolaborasi juga akan diperluas, tak hanya dengan Global Village Foundation, tapi juga dengan pemerintah pusat dan dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai pihak.

"Kami ingin memastikan bahwa bantuan seperti ini tepat sasaran dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan di Lampung," tegasnya.

Ke depan, Dewi Mayang berharap semakin banyak pihak yang terlibat untuk membantu para penyandang disabilitas, khususnya anak-anak penderita lumpuh layu, agar mereka bisa mendapatkan akses mobilitas yang layak dan kehidupan yang lebih baik. (*)