Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung mendapat sorotan tajam dari DPRD. Anggota legislatif dari Fraksi Gerindra, Fauzi Heri, mendesak agar Bapenda diberi rapor merah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.

Fauzi menilai bahwa Bapenda gagal menunjukkan kinerja yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Lampung dalam hal percepatan pembangunan.

"Bapenda tampak gagap mengikuti arah kebijakan kepala daerah, padahal pembangunan yang cepat memerlukan dukungan fiskal yang kuat serta performa luar biasa dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD),” ujar Fauzi saat dimintai keterangan, Selasa (8/7/2025).

Menurutnya, kelemahan Bapenda dalam menyumbang optimalisasi pendapatan daerah menjadi hambatan besar dalam mendongkrak laju pembangunan. Legislator asal Dapil Tulangbawang Barat ini juga menyoroti lemahnya inovasi yang ditunjukkan Bapenda dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).

"Selama ini Bapenda masih terlalu mengandalkan sumber-sumber pendapatan konvensional seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sementara sektor lain yang potensial masih belum tergarap maksimal,” tegasnya.

Padahal, kata Fauzi, Provinsi Lampung memiliki banyak potensi dari sektor-sektor strategis seperti pariwisata, properti, hingga perkebunan, yang jika dikelola secara modern dan kreatif, bisa menjadi sumber pemasukan besar.

Fauzi juga menilai bahwa pelayanan publik Bapenda belum sepenuhnya ramah digital. Meskipun sebagian layanan telah berbasis daring, banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, memahami alur pelayanan, hingga menyelesaikan persoalan perpajakan.

"Ini menunjukkan masih rendahnya edukasi dan literasi digital yang diberikan oleh Bapenda kepada masyarakat. Digitalisasi bukan hanya soal aplikasi dan sistem, tapi juga menyangkut kemampuan masyarakat untuk memahami dan menggunakannya secara efektif,” jelasnya.

Tak hanya itu, Fauzi juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Bapenda provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam hal pendataan dan pemungutan pajak. Ketidakselarasan ini menyebabkan banyak potensi pendapatan daerah yang tidak tergarap secara maksimal.

"Akurasi data wajib pajak pun menjadi persoalan, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pengumpulan PAD. Hal ini merupakan bentuk kegagalan manajerial yang harus segera dibenahi jika pemerintah serius ingin meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” katanya.

Sorotan lain datang dari aspek transparansi. Fauzi mempertanyakan keterbukaan Bapenda dalam menyampaikan laporan realisasi pendapatan maupun penggunaan anggaran operasional.

"Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika hal ini tidak dilakukan secara maksimal, maka akan muncul keraguan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga tersebut,” jelasnya.

Fauzi juga menyoroti sikap Bapenda yang dinilai tidak adil dalam memperlakukan wajib pajak. Ia mengungkapkan bahwa selama ini Bapenda cenderung menekan wajib pajak kecil, seperti pelaku usaha mikro dan individu, namun justru bersikap lunak terhadap perusahaan besar dan pelaku usaha properti yang memiliki tunggakan pajak besar.

"Ini menunjukkan ketimpangan penegakan aturan dan memperburuk persepsi publik terhadap keadilan fiskal pemerintah,” jelasnya.

Melihat berbagai persoalan tersebut, Fauzi meminta Gubernur Lampung untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja dan sumber daya manusia di tubuh Bapenda serta pencopotan apabila sudah tidak sejalan dengan visi misi Gubernur.

"Apabila pimpinan Bapenda tidak mampu menyesuaikan diri dengan visi dan misi Gubernur, maka sudah saatnya diganti dengan figur yang lebih mampu dan progresif. Peningkatan PAD bukan hanya soal target angka, tapi juga menyangkut cara kerja, kreativitas, dan keberanian dalam melakukan terobosan,” jelasnya.

Fauzi menutup pernyataannya dengan harapan agar ke depan Bapenda benar-benar berbenah dan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam memperkuat fiskal daerah.

"Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi provinsi yang maju dan mandiri secara ekonomi, asalkan perangkat daerahnya mampu bekerja secara maksimal, transparan, dan adaptif terhadap tantangan zaman,” tutupnya. (*)