Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Dari 2.446 desa yang ada di Provinsi Lampung, masih terdapat 123 desa tertinggal dan 17 desa sangat tertinggal.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat mendampingi kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PM), yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris, dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Desaku Maju, di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (10/7/2025).

Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan dari desa, utamanya melalui penguatan sektor pertanian, kelembagaan ekonomi, dan infrastruktur perdesaan.

Jihan menyampaikan bahwa Program Desaku Maju merupakan bagian dari Program Unggulan Provinsi Lampung yang sejalan dengan visi pembangunan 'Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas' serta mendukung misi pembangunan ekonomi yang inklusif dan mandiri.

"Selama kurun waktu 2019–2024, angka kemiskinan di Lampung menunjukkan penurunan dari 12,62 persen menjadi 10,62 persen. Namun, kemiskinan masih dominan berada di wilayah perdesaan,” ujar Wagub.

"Dari 2.446 desa yang ada di Provinsi Lampung, baru 480 desa yang berstatus mandiri, sementara masih terdapat 123 desa tertinggal dan 17 desa sangat tertinggal,” ungkap dia.

Menurutnya, kondisi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pembangunan, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi desa, peningkatan produktivitas pertanian, serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Program Desaku Maju, yang pertama kali diluncurkan pada 3 Juni 2025 di Desa Wonomarto, Kabupaten Lampung Utara, kini diperluas implementasinya ke berbagai desa di Provinsi Lampung.

Program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang kuat, melalui kolaborasi dengan BUMDes, kelompok tani, dunia usaha, serta akademisi.

Implementasi program ini meliputi penyediaan Pupuk Organik Cair (POC), bantuan dryer pertanian, pelatihan vokasi bagi rumah tangga miskin, serta pembangunan jalan desa sebagai akses distribusi hasil pertanian dan produk desa lainnya.

Wagub juga menyampaikan bahwa keberadaan sumber pangan dari pertanian, perikanan, dan peternakan di Lampung sangat mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi agenda prioritas pemerintah pusat.

Dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Bumi Daya sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG.

Sementara itu, Deputi Kemenko PM Abdul Haris menegaskan bahwa tugas utama pihaknya adalah mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat.

Ia menyampaikan salam dari Menteri Koordinator PMK dan mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Lampung yang terus konsisten memperkuat pembangunan desa.

"Presiden melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026. Paradigma kita pun harus berubah, dari sekadar memberi bantuan menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan,” tegas Abdul Haris. (*)