Hadiri Rakor KPK RI, Parosil Dorong Pengawasan Internal Cegah Korupsi Sejak Dini di Lampung Barat

Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar KPK di Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Foto: Ist.
Kupastuntas.co, Lampung Barat - Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus, menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar KPK di Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025) pagi, bersama jajaran perangkat daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Parosil menyampaikan harapannya agar momentum ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di daerah.
"Ini bukan sekadar acara seremonial. Kita ingin membangun sinergi yang konkret dan berjalan berkelanjutan,” ujar Parosil, di hadapan peserta Rakor.
Parosil menegaskan bahwa pendekatan pencegahan merupakan langkah paling strategis dalam meminimalisir tindak korupsi di lingkungan pemerintahan.
Ia juga menilai langkah ini hanya bisa berjalan efektif jika didukung oleh sistem pengawasan internal yang kuat.
"Kami terus mendorong penguatan pengawasan melalui audit reguler, sistem pengaduan publik, serta edukasi antikorupsi kepada seluruh aparatur sipil negara di tingkat kabupaten,” ungkapnya.
Ia menyebut, langkah pencegahan harus dilakukan secara proaktif, bukan hanya menunggu kasus muncul. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara konsisten membangun pola kerja sama dengan KPK dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.
Lebih lanjut, Bupati Parosil juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sinergi antara pemerintah daerah dan KPK.
Ia berharap, dengan dukungan KPK, seluruh proses pelayanan masyarakat, mulai dari perizinan, bantuan sosial, hingga distribusi anggaran dapat dijalankan secara terbuka dan akuntabel.
"Tujuan besarnya adalah masyarakat Lampung Barat merasakan langsung pelayanan yang transparan, proses anggaran yang jelas, terdokumentasi, dan bebas dari celah penyimpangan,” tegasnya.
Parosil menyatakan bahwa komitmen tersebut akan terus diperkuat melalui pelatihan, pengawasan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
Bupati Parosil berharap, melalui forum ini, Lampung Barat dapat menjadi salah satu daerah yang konsisten dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih serta menjadi contoh dalam pelaksanaan program antikorupsi di tingkat daerah.
Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digagas KPK ini diikuti oleh sejumlah kepala daerah, pimpinan DPRD, dan jajaran inspektorat dari berbagai wilayah di Indonesia untuk membangun pemahaman tentang strategi pemberantasan korupsi yang sistematis dan terintegrasi.
Turut mendampingi Bupati dalam acara tersebut, Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial, Sekretaris Daerah Nukman, serta Inspektur Kabupaten. Kehadiran mereka disebut Parosil sebagai bentuk keseriusan Pemkab dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. (*)
Berita Lainnya
-
Pasar Tematik Lumbok Seminung Belum Punya Pengelola Tetap, Baru Setor 5 Juta ke Pemda
Rabu, 09 Juli 2025 -
Kelangkaan Gas LPG dan Jalan Panjang Menuju Distribusi Yang Adil, Oleh: Echa Wahyudi
Rabu, 09 Juli 2025 -
Harga LPG 3 Kg Melonjak di Lampung Barat, Tembus Rp 40 Ribu di Belalau
Rabu, 09 Juli 2025 -
Dipaksa Restorative Justice, Korban Penipuan Kopi di Lampung Barat Ajukan Praperadilan ke PN Tanjungkarang
Selasa, 08 Juli 2025