Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Polemik soal pemanfaatan Gedung Kalianda Convention Center (KCC) terus bergulir. Wacana pengalihfungsian gedung megah yang berada tepat di depan kantor Pemkab Lampung Selatan itu mendapat sorotan dari berbagai pihak. Di tengah suara masyarakat dan legislatif yang menginginkan gedung itu dijadikan Gedung DPRD, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar menegaskan pentingnya kajian menyeluruh sebelum keputusan final diambil.

“Jangan sampai saat kita ambil keputusan, justru keputusannya tidak berdampak positif bagi masyarakat banyak. Malah merugikan keuangan Pemda karena harus menanggung biaya perawatan yang tidak sedikit. Hal-hal seperti itu yang ingin kita hindari,” ujar Wabup Syaiful Anwar saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (10/07/2025).

Ia menyebut, saat ini memang ada dua pandangan utama dari masyarakat. Sebagian mendorong agar pembangunan KCC dilanjutkan sesuai konsep awal sebagai gedung pusat konvensi, sementara sebagian lain menginginkan agar gedung itu dialihfungsikan menjadi kantor DPRD yang baru.

Terkait opsi pertama, Syaiful mengaku pribadi masih ragu terhadap efektivitas fungsi gedung sebagai pusat konvensi di Kota Kalianda. “Kalau dijadikan gedung konvensi, saya masih ragu, apakah akan laku disewakan? Terutama oleh para pengusaha atau orang yang punya dana. Kalau mengandalkan kegiatan pemerintah, ya susah juga. Karena biasanya, kalau pemerintah pakai gedung milik pemerintah, maunya gratisan,” ujarnya blak-blakan.

Terkait wacana menjadikan KCC sebagai gedung DPRD, Syaiful mengakui kondisi gedung dewan saat ini memang sudah tidak representatif. Namun, keputusan untuk mengalihfungsikan KCC tak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

“Tidak bisa serta-merta dijadikan gedung DPRD. Harus dipelajari dulu struktur bangunan yang ada saat ini. Jangan sampai nanti malah tidak sesuai kebutuhan atau malah menimbulkan masalah teknis di kemudian hari,” tegasnya.

Menurutnya, Pemkab saat ini masih dalam tahap mendengarkan dan menghimpun berbagai saran serta masukan dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh keputusan yang akan diambil nantinya harus berbasis pada kajian mendalam dan bermanfaat untuk masyarakat secara luas.

“Percayalah, pada akhirnya kami akan memberikan jawaban terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, dari kalangan legislatif, Anggota DPRD Fraksi PKS, Bowo Edy Anggoro, menyatakan fraksinya sangat mendukung jika kantor DPRD dipindah ke gedung KCC. Menurutnya, gedung DPRD saat ini sudah tidak layak karena ruang komisi harus menggunakan ruang kerja staf, bahkan ukuran ruangnya pun tidak standar.

“Setiap ruang komisi ukurannya berbeda-beda, karena bangunan itu memang tidak dirancang untuk fungsi ruang komisi. Selain itu, semestinya ada ruang khusus untuk fraksi. Saat ini DPRD Lampung Selatan memiliki delapan fraksi, maka seharusnya ada delapan ruang fraksi,” jelas Bowo.

Ia juga mendukung gagasan agar gedung DPRD yang lama dialihfungsikan menjadi hotel dan alun-alun kota. Menurutnya, hal ini bisa berdampak besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal di Kalianda.

“Kalau ada hotel yang representatif di pusat kota, wisatawan tak perlu lagi menginap di Bandarlampung. Mereka bisa bermalam di Kalianda, lalu malamnya keluar menikmati suasana kota, membeli makanan, jajanan, atau oleh-oleh. Ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat,” tandasnya. (*)