Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan beroperasi secara gratis tanpa pungutan biaya apa pun, dengan konsep sekolah berasrama (boarding school) yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin.

Pernyataan ini disampaikan Aswarodi saat menjadi narasumber dalam Kupas Podcast yang dipandu CEO Kupas Tuntas Grup, Dr. Donald Harris Sihotang, pada Jumat (11/7/2025). Ia menyampaikan bahwa seluruh unsur pendukung sekolah, mulai dari tenaga pengajar hingga fasilitas, telah disiapkan secara menyeluruh.

Aswarodi menjelaskan bahwa program ini menyasar siswa dari keluarga tidak mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN), dengan prioritas pada kelompok desil 1 dan 2, yang merupakan kategori masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

"Kriteria siswa adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin sesuai dengan DT-SEN, dengan prioritas desil 1 dan 2. Untuk memastikan data valid, kami melakukan kunjungan langsung ke rumah dan asesmen lapangan," ujarnya.

Selain kriteria ekonomi, calon siswa juga diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dijadwalkan pada 14 Juli 2025. "Kami ingin memastikan bahwa anak-anak yang masuk dalam kondisi sehat. Kalau ada yang sakit, akan kami obati terlebih dahulu agar mereka bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik," tambahnya.

Aswarodi menekankan bahwa Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah konvensional. Seluruh elemen pendukung pendidikan—kepala sekolah, guru, hingga tenaga kependidikan lainnya—akan tinggal di asrama bersama para siswa.

"Saat ini kepala sekolah sudah ditetapkan, mengikuti retreat, dan telah berada di lokasi sementara di BPSDM. Sebanyak 17 guru yang direkrut melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan telah diangkat sebagai P3K juga sudah siap bertugas," jelasnya.

Selain tenaga pengajar, berbagai posisi lainnya seperti wali asuh, bendahara, tenaga administrasi, juru masak, petugas kebersihan, hingga penjaga malam telah disiapkan.

Namun, ada tantangan yang muncul dari orang tua siswa terkait sistem asrama penuh. Aswarodi menegaskan bahwa siswa tidak diperbolehkan keluar masuk asrama secara sembarangan.

"Ini bukan sekolah biasa. Siswa hanya boleh keluar dalam momen tertentu seperti hari raya atau liburan akhir tahun, dan itu pun sesuai dengan kebijakan sekolah," tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penerimaan siswa harus sesuai dengan domisili pengusul. Jika pengusul berasal dari provinsi, maka siswa harus berdomisili di wilayah Provinsi Lampung. Jika dari kabupaten/kota, maka siswa juga harus berasal dari wilayah tersebut.

"Semua kabupaten/kota sudah mengusulkan lokasi Sekolah Rakyat. Awalnya Pringsewu belum mengusulkan karena keterbatasan lahan, tapi sekarang mereka sudah menyampaikan usulan lokasi," pungkasnya. (*)