Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Tahun ini Sekolah Rakyat yang dibentuk Pemerintah Provinsi Lampung baru menerima 75 siswa pertama. Seluruh biaya keperluan siswa ditanggung pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, saat menjadi narasumber Kupas Podcast yang dipandu Direktur Utama Kupas Tuntas Grup, Dr. Donald Harris Sihotang, SE, MM, di Kantor Kupas Tuntas, Tanjung Senang, Bandar Lampung, pada Jumat (11/7/2025). Podcast kali ini mengambil tema “Menjaga Asa, Merawat Kepedulian Sosial Lampung.”

Aswarodi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat, segera beroperasi di wilayah Lampung pada akhir Juli 2025 mendatang.

Program Sekolah Rakyat akan menampung para siswa kurang mampu atau miskin, terutama miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa orang tua boleh miskin, tetapi kemiskinan tidak boleh diwariskan kepada anaknya. Karena itu, anak-anak miskin ini harus dididik dengan baik dan benar, kemudian disiapkan menjadi agen perubahan,” kata Aswarodi.

Ia mengungkapkan, Provinsi Lampung termasuk ke dalam daftar 100 titik lokasi Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan secara nasional pada akhir Juli mendatang.

Sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat tersebut terbagi dalam dua tahap, yakni 63 titik yang berlokasi di gedung milik Kementerian Sosial.

“Untuk Lampung masuk di sisanya, yakni 37 titik. Kami mengusulkan lokasi Sekolah Rakyat berlokasi di kantor BPSDM Provinsi Lampung. Saat ini sedang dalam proses renovasi oleh Kementerian PU. Kami sudah survei, dan ditargetkan bisa diselesaikan pada akhir Juli,” kata Aswarodi.

Ia menerangkan, sebanyak 75 peserta didik Sekolah Rakyat, yang terdiri dari 48 laki-laki dan 27 perempuan, telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung.

Sementara untuk Sekolah Rakyat permanen, telah diusulkan pendiriannya di atas lahan seluas 10 hektare di Kota Baru, Lampung Selatan, dan telah disetujui oleh Kementerian PU. Proses pembangunan sudah dimulai tahun ini.

“Kita berharap Sekolah Rakyat ini segera dibangun di Kota Baru. Karena kalau di Kota Baru memang sudah sesuai dengan kebutuhan. Nantinya Sekolah Rakyat ini akan mencakup tiga jenjang, mulai SD, SMP, hingga SMA,” paparnya.

Aswarodi mengungkapkan, Sekolah Rakyat berbentuk boarding school atau sekolah berasrama. Sekolah ini dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN), dengan prioritas pada desil 1 dan 2.

“Kriteria siswa adalah masyarakat miskin yang masuk ke dalam DT-SEN, dan diutamakan desil 1 dan 2, yaitu masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Untuk memastikan ini, kami melakukan home visit dan melakukan asesmen,” ungkapnya.

Syarat lainnya adalah calon peserta didik harus mengikuti pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan pada 14 Juli 2025.

“Peserta didik harus sehat. Nanti pada 14 Juli akan dilakukan cek kesehatan. Kalau ada yang sakit, kita obati, sehingga selama belajar mereka dalam kondisi sehat,” tuturnya.

Aswarodi mengatakan, operasional Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah biasa, karena seluruh komponen, termasuk kepala sekolah dan para guru, tinggal di asrama bersama siswa.

Saat ini kepala Sekolah Rakyat telah ditetapkan dan telah mengikuti retreat, serta kini sudah berada di Kantor BPSDM Lampung. Sebanyak 17 guru yang direkrut oleh Kementerian Dikdasmen melalui program PPG juga telah diangkat sebagai PPPK dan siap bertugas.

“Tenaga kependidikan lainnya, seperti wali asuh, wali asrama, bendahara, tenaga administrasi, penjaga malam, juru masak, hingga petugas kebersihan juga sudah ditetapkan,” lanjutnya.

Aswarodi membeberkan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah keberatan dari sebagian orang tua terkait kewajiban siswa tinggal penuh di asrama.

Ia mengatakan, kebijakan boarding school tidak membolehkan siswa sering keluar masuk asrama sembarangan.

“Ini bukan sekolah biasa. Siswa hanya diperbolehkan meninggalkan asrama dalam momen-momen tertentu, seperti hari raya, tahun baru, atau Natal. Itu pun dalam waktu terbatas sesuai kebijakan sekolah,” ujarnya.

Ia menerangkan, syarat lain adalah siswa yang diterima harus berdomisili sesuai wilayah pengusul. Bila diusulkan oleh provinsi, maka siswa harus berasal dari Provinsi Lampung. Sementara jika diusulkan oleh kabupaten/kota, maka siswa wajib berdomisili di wilayah tersebut.

“Kabupaten/kota sudah semua mengusulkan lokasi Sekolah Rakyat. Awalnya Pringsewu belum karena tidak ada lahan, tetapi saat ini mereka sudah mengusulkan,” imbuhnya.

Aswarodi mengatakan, sebanyak 188 ribu anak di Provinsi Lampung berpotensi menjadi siswa Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN), terdapat 188 ribu anak dari desil 1 dan 2 di Provinsi Lampung yang berpotensi menjadi penerima manfaat program Sekolah Rakyat.

“Anak-anak ini sejatinya sudah bersekolah. Namun dengan kebijakan baru dari Pak Gubernur yang telah menggratiskan uang komite untuk jenjang SMA, mereka kini punya akses lebih luas untuk menikmati pendidikan tanpa beban biaya tambahan,” ujar Aswarodi.

Ia mengatakan, dalam rangka mendukung program Sekolah Rakyat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) telah merekrut 17 guru profesional dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Aswarodi menjelaskan, proses seleksi guru untuk program Sekolah Rakyat tidak mudah. Salah satu syaratnya adalah kesediaan tinggal di asrama.

“Jadi, tidak hanya muridnya yang tinggal di asrama, tetapi semua guru dan juga tenaga kependidikan harus tinggal di asrama,” paparnya.

Sementara untuk kepala sekolah, tercatat sebanyak 12 orang sudah ikut mendaftar. Namun yang diterima adalah guru Bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Palas, Lampung Selatan, meskipun masih berpangkat III/c karena kefasihannya berbahasa Inggris.

“Kemarin kepala sekolah yang ikut 12 orang, dan yang diterima itu golongannya masih rendah, III/c, tetapi dia fasih berbahasa Inggris karena berasal dari guru Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Palas, Lampung Selatan,” pungkasnya. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Senin 14 Juli 2025 dengan judul "Sekolah Rakyat Lampung Terima 75 Siswa Pertama"