Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berbasis data dengan menyiapkan insentif sebesar Rp35 miliar bagi kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pembangunan.

Insentif tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada daerah yang berhasil mencatat kemajuan signifikan dalam empat indikator utama, yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan angka stunting, serta pengurangan kemiskinan dan inflasi.

"Saya selalu konsisten dengan kebijakan berbasis data. Karena data konkret adalah dasar dari semua keputusan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Gubernur Mirza saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, di ruang kerjanya, Jumat (18/7/2025).

Total insentif yang disiapkan sebesar Rp35 miliar, dengan rincian:

·         Rp10 miliar untuk daerah dengan peningkatan IPM terbaik

·         Rp10 miliar untuk pertumbuhan ekonomi

·         Rp10 miliar untuk penurunan angka stunting

·         Rp5 miliar untuk pengurangan kemiskinan dan pengendalian inflasi

Gubernur menyebut program ini sebagai salah satu bentuk "rekayasa politik pembangunan" untuk menyamakan persepsi dan arah pembangunan antar kabupaten/kota di Lampung.

"Tujuan saya adalah agar semua kepala daerah memiliki kesamaan visi dan berorientasi pada hasil nyata. Insentif ini bukan sekadar hadiah, tapi bentuk motivasi agar pembangunan berjalan terukur dan tepat sasaran," tegas Mirza.

Sementara itu, Kepala BPS Lampung, Ahmad Riswan Nasution, mengapresiasi langkah Gubernur yang mengedepankan kolaborasi berbasis data antara pemerintah daerah dan BPS.

"Kami sangat mendukung langkah ini. BPS tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh data kami bersumber dari lapangan, dan butuh kerja sama erat dengan pemda agar hasilnya bisa dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan," ujar Ahmad.

Ia juga berharap ke depan BPS terus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan strategis agar arah pembangunan lebih terukur dan sesuai kondisi faktual di lapangan.

Dengan pendekatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berbasis capaian nyata demi kesejahteraan masyarakat. (*)