Kupastuntas.co, Metro - Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) mengumumkan bahwa sebanyak 8.584 Kepala Keluarga (KK) mulai menerima bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan, untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025.

Penyaluran ini dilakukan sebagai bagian dari upaya nasional menanggulangi kemiskinan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga rentan.

Kepala DKP3 Kota Metro, Heri Wiratno menerangkan, distribusi bantuan pangan ini merupakan pelaksanaan proWiratCadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dirancang secara terpusat oleh Badan Pangan Nasional, dengan dasar hukum yang mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 dan perubahan-perubahan selanjutnya.

"Penyaluran bantuan ini dilaksanakan berdasarkan arahan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem,” kata Heri saat dikonfirmasi, Rabu (23/7/2025).

Ia menjelaskan, skema penyaluran bantuan pangan tahun ini menggunakan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial. Data tersebut mencakup keluarga dengan penghasilan rendah, miskin, dan rentan miskin yang telah diverifikasi dan tervalidasi secara nasional.

"DTSEN menjadi dasar utama penetapan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Untuk Kota Metro, data menetapkan sebanyak 8.584 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di 22 kelurahan, dengan distribusi dilakukan selama dua hari, yakni tanggal 23 dan 24 Juli 2025,” ungkapnya.

Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras per bulan untuk alokasi bulan Juni dan Juli, yang langsung disalurkan sekaligus dalam satu tahap sebesar 20 kilogram per KK.

"Bantuan ini dikirimkan langsung oleh Perum Bulog Kantor Cabang Metro dengan sistem BNBA atau by name by address guna memastikan transparansi dan akurasi penyaluran," ujarnya.

Heri menegaskan bahwa keberhasilan distribusi bantuan pangan ini tak lepas dari kolaborasi aktif lintas sektor. Mulai dari pemerintah daerah, Bulog, pemerintah kelurahan, hingga para relawan di lapangan yang turut memantau distribusi agar tepat waktu dan tepat sasaran.

"Kami tidak hanya menyalurkan, tetapi juga melakukan monitoring langsung di lapangan untuk memastikan tidak ada kesalahan distribusi. Apabila ada warga yang merasa berhak tapi tidak masuk daftar, akan kami fasilitasi pengaduannya dan disampaikan ke pusat untuk verifikasi ulang,” jelasnya.

Program ini juga menjadi salah satu implementasi nyata agenda pengentasan kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat Kota Metro menghadapi gejolak ekonomi global dan inflasi harga kebutuhan pokok.

Pemerintah Kota Metro berharap penyaluran bantuan ini tidak hanya berdampak jangka pendek, tapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan. (*)