Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prinsip keterbukaan, inklusivitas, keterpaduan, dan kenyamanan.

Hal tersebut ia sampaikan saat dimintai keterangan usai memberikan arahan kepada ASN Pemprov Lampung yang berlangsung di Gedung Pusiban lingkungan kantor Gubernur Lampung, Kamis (24/7/2025).

Purwadi mengatakan, pihaknya akan turun ke lapangan guna melihat mulai dari keterbukaan, inklusivitasnya, keterpaduan hingga kenyamanan pada setiap pelayanan publik yang ada di daerah.

"Akan kita lihat juga dengan prinsip-prinsip tersebut sehingga nanti pelayanan publik yang ada di daerah akan kita kunjungi dan apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan," kata dia.

Menurutnya, digitalisasi menjadi strategi utama dalam transformasi pelayanan publik ke depan. Pemerintah tak hanya fokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan integrasi sistem antar instansi.

"Ke depan digitalisasi itu sudah suatu keharusan, selain itu juga kita akan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kemudian juga kita lihat dengan bagaimana sistem itu terintegrasi dan kolaborasi antar instansi," kata dia.

Selain itu, Kementerian PANRB akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengembangkan berbagai program dan kebijakan yang mendukung percepatan transformasi digital.

"Nantinya akan bekerja sama dengan kominfo di mana dengan teknologi yang terus berkembang. Mall pelayanan publik yang sudah ada bisa dimanfaatkan maksimal sehingga nantinya pelayanan berbagai instansi bisa dengan mudah," kata dia.

Purwadi berharap dengan langkah-langkah tersebut, pelayanan publik di Indonesia dapat berjalan lebih optimal, memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Pelayanan yang menyangkut satu atap misalnya Samsat juga bisa berjalan. Shingga masyarakat bisa mudah, bisa nyaman dan bisa cepat dalam mengakses sehingga nantinya ke depan pelayanan publik itu bisa berjalan optimal," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi teladan bagi masyarakat dan garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

"ASN harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi masyarakat. Karena masyarakat hari ini berharap, anak-anak mereka bisa mengikuti jejak yang baik, bisa menjadi PNS, dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa," ujar Gubernur.

Menurutnya, Pemprov Lampung memiliki sekitar 19 ribu ASN, sebagian besar di antaranya merupakan tenaga pendidik. Jumlah ini melayani lebih dari 9,4 juta penduduk Lampung.

Gubernur menekankan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya di bidang perizinan, pendidikan, kesehatan, dan perpajakan sangat besar.

"Jika pelayanan ini tidak baik, tidak maksimal, bahkan mempersulit masyarakat, maka yang terbentuk adalah persepsi negatif. Padahal, syarat menuju Indonesia Emas 2045 adalah semua elemen, terutama pemerintah, harus memiliki arah yang jelas dalam mendorong pembangunan," tegasnya.

Dalam lima bulan terakhir, Gubernur Rahmat menyampaikan bahwa semangat transformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik terus ditingkatkan. Pemerintah Provinsi Lampung disebutnya sudah mulai melakukan berbagai upaya konkrit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Kami sepakat, lima bulan ini adalah masa percepatan transformasi. Kami memperbaiki sistem, memperkuat integritas, dan menekankan pentingnya semangat melayani. Karena hanya dengan pelayanan yang baik, kepercayaan publik bisa tumbuh dan pembangunan bisa berjalan optimal," tutupnya. (*)