Kupastuntas.co, Metro - Kota Metro kembali menunjukkan taringnya sebagai salah satu kota kecil dengan visi besar dalam sektor pendidikan. Tak lagi ingin sekadar menjadi kota transit ilmu, Pemerintah Kota Metro kini menggagas loncatan strategis untuk menjadikan sekolah sebagai pusat wisata edukasi lokal, sekaligus laboratorium inovasi pembelajaran yang nyata dan kontekstual.

Gagasan besar ini diungkap langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Metro, Dedy Hasmara, yang menegaskan bahwa Metro sedang membangun model baru integrasi antara pendidikan, budaya lokal, dan sektor pariwisata.

"Selama ini kita terjebak pada rutinitas pendidikan yang administratif. Sekolah cuma jadi tempat menyalurkan kurikulum. Sudah saatnya Metro menggeser peran sekolah, dari pelaksana teknis menjadi aktor utama pembangunan sosial dan budaya,” kata dia, saat dikonfirmasi, Jumat (25/7/2025).

Menurutnya, untuk mewujudkan sekolah sebagai titik pusat wisata edukasi, dibutuhkan dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi Lampung, tidak sebatas bantuan anggaran.

Dedy menyebut, regulasi dan political will Pemprov menjadi kunci agar Metro bisa jadi kota pertama di Lampung yang memiliki konsep wisata edukasi sistemik.

"Metro ini kecil tapi progresif. Kita punya sejarah lokal yang kuat, lingkungan pendidikan yang stabil, SDM guru yang kreatif. Yang kurang itu fasilitasi. Kami minta Pemprov jangan hanya lihat Metro sebagai penerima BOS, tapi sebagai mitra eksperimen kebijakan pendidikan-provinsi,” tegasnya.

Dedy bahkan mengaku akan mengajukan permohonan agar Pemprov mengalokasikan dukungan kebijakan lintas dinas, yakni melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Lingkungan Hidup, untuk menyusun peta jalan wisata edukasi di Metro.

Dalam momentum yang sama, Dedy menyoroti masalah akut yang masih membayangi sebagian besar sekolah di Metro dan wilayah lain, seperti monoton dan stagnannya pemanfaatan dana BOS Provinsi.

Padahal, menurutnya, jika regulasi diperluas, BOS bisa menjadi sumber daya transformatif untuk pendidikan berbasis inovasi dan kemandirian.

"Hampir semua dana BOS habis untuk bayar rutinan. Sementara ide-ide kreatif guru, potensi kewirausahaan siswa, dan pembelajaran berbasis proyek nyaris tak tersentuh karena aturan kaku. Ini ironi pendidikan modern,” jelasnya.

Dedy juga mengaku siap jadi pilot project penggunaan BOS untuk mendanai laboratorium inovasi pembelajaran, seperti program STEM berbasis lingkungan, kurikulum sejarah lokal, digitalisasi budaya sekolah, hingga sistem kampus mini di tingkat SD dan SMP.

Konsep wisata edukasi lokal dan fleksibilitas BOS, menurut Dedy, bukan sekadar teknis pendidikan, melainkan soal redefinisi fungsi sekolah dalam ekosistem pembangunan daerah.

Sekolah tidak boleh hanya fokus pada ujian nasional dan kelulusan semata, melainkan harus berperan sebagai panggung utama penguatan karakter lokal dan penggerak ekonomi berbasis budaya.

"Jangan lagi ada sekolah bagus tapi tidak berdampak pada lingkungan sosialnya. Kalau sekolah bisa menciptakan kegiatan edukatif yang menarik publik, warga sekitar akan tumbuh ekonominya, budaya lokal akan terarsip, dan anak-anak belajar kontekstual,” ujar Dedy.

Ia mencontohkan, beberapa sekolah di Metro sebenarnya sudah memiliki mini museum sejarah, kebun sayur edukatif, hingga galeri seni pelajar. Tapi semua itu stagnan karena tidak ditata dalam ekosistem besar yang disebutnya sebagai Desain Besar Eduwisata Metro.

Dalam nada yang lebih politis, Dedy memberi pesan tegas kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menyebut, Metro tak butuh lagi basa-basi kebijakan dari atas, melainkan langkah konkret dan keberanian untuk menjadikan daerah kecil seperti Metro sebagai ladang eksperimen kebijakan pendidikan yang berdampak luas.

"Kalau Metro dijadikan percontohan, bukan hanya kami yang untung. Provinsi juga punya legacy. Tapi kalau terus hanya dikasih dana operasional tanpa arah inovatif, maka BOS hanya jadi belanja rutin tanpa nilai tambah,” tegasnya.

Dedy mengakhiri pernyataannya dengan menekankan bahwa sekolah masa kini harus dirancang sebagai ruang publik aktif yang menyatukan pendidikan, wisata, budaya, dan lingkungan.

"Kota Metro sudah siap. Tinggal kemauan politik dan keberanian provinsi. Kalau perlu, kita jemput bola ke Gubernur. Karena pendidikan tidak boleh stagnan hanya karena regulasi birokratis,” tandasnya. (*)