‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Menteri Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa tantangan utama dalam isu pekerja migran adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur migrasi yang legal dan aman.

‎Hal tersebut yang kemudian menyebabkan banyak pekerja migran (PMI) berangkat secara non-prosedural dan rentan menjadi korban eksploitasi.

‎"Masih banyak masyarakat yang tidak tahu manfaat jangka panjang bekerja di luar negeri. Padahal, selain gaji yang lebih besar, mereka juga bisa pulang dengan tambahan ilmu, keterampilan, dan jaringan global," ujarnya, usai mengisi kuliah umum di Nusadaya Academy, Rabu (30/7/2025).

‎Ia menyoroti pentingnya bekal bahasa, mental, serta dokumen lengkap sebelum keberangkatan.

‎"Banyak yang tidak punya skill dan dokumen, akhirnya kontraknya lemah bahkan ada yang tidak dikontrak sama sekali. Ini sangat berbahaya karena mereka seperti diperjualbelikan. Jangan sampai berangkat secara ilegal," tegasnya.

‎Menteri Karding juga menegaskan komitmennya memberantas praktik percaloan.

‎“Calo ini mau saya tangkap kalau bisa dan dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.

‎Saat ini, Kementerian P2MI telah membentuk Tim Reaksi Cepat, Desk Pencegahan Pekerja Migran Ilegal, serta menjalin kerja sama dengan Kepolisian, Imigrasi, dan TNI untuk pencegahan dan perlindungan menyeluruh.

‎Salah satu upaya terobosan adalah pembentukan Desa Migran Emas, yang menjadi basis sistem perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran dari tingkat desa.

‎"Pemerintah daerah di Lampung cukup responsif. Sekarang tergantung berapa banyak yang bisa dikirim sesuai prosedur. Kami siap mendukung,” tambahnya.

‎CEO Nusadaya Academy, Radep Riyantoro, menyatakan lembaganya berperan penting dalam pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran.

‎"Kami adalah lembaga pendidikan yang fokus memberikan akses pendidikan formal bagi calon pekerja migran (CPMI)," ujarnya.

‎Dalam lima tahun terakhir, sebanyak 1.300 alumni Nusadaya telah diserap ke pasar kerja luar negeri, dengan negara tujuan terbanyak adalah Malaysia, Timur Tengah, dan Eropa di sektor hospitaliti.

‎"98 persen lulusan kami sudah terserap kerja. Kami tidak hanya fokus pada CPMI tapi juga memberdayakan purna migran agar mereka menjadi migran terdidik dan mandiri," tambah Radep.

‎Sementara itu, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menegaskan bahwa pihaknya tetap melakukan pendataan dan pemantauan warga, meskipun jumlah yang bekerja ke luar negeri tidak terlalu besar.

‎“Kami tetap pantau warga, meskipun jumlahnya kecil. Harapannya, anak-anak bisa bekerja dengan baik, tidak hanya di luar negeri tapi juga di Bandar Lampung,” ungkap Bunda Eva. (*)